Tanggapi Polemik Jabatan Kepala Ohoi, Komisi I DPRD Malra Akan Kunker ke Sejumlah Ohoi

Untuk menjadi Kepala Ohoi, sang calon harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.


Langgur, suaradamai.com – Dalam rangka mengawal proses pelantikan kepala ohoi definitif di sejumlah ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara agar berlangsung sesuai dengan amanat peraturan daerah, Komisi I DPRD Malra akan melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke sejumlah ohoi.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Malra Antonius Renyaan usai pembahasan pertanggungjawaban APBD 2019 antara Komisi I dengan sejumlah OPD mitra di gedung rapat komisi, Senin (10/8/2020).

Menurut Anton, Kunker harus dillakukan karena ada sejumlah ohoi yang sudah mengajukan keberatan kepada DPRD Malra, baik secara tertulis maupun bertemu langsung. Selain itu, dalam kunjungan ini, Komisi I juga akan mensosialisasikan produk hukum daerah yang menjadi payung hukum dalam memproses kepala ohoi definitif.

“Kita Komisi I sedang mempelajari laporan (dari ohoi) … pada dasarnya laporan itu berkaitan dengan penolakan terhadap calon yang diusulkan oleh marga keturunan,” ungkap Anton.

Anton menambahkan, untuk menjadi Kepala Ohoi, sang calon harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah persyaratan yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sedangkan syarat khusus berdasarkan adat istiadat orang Kei.

Terhadap syarat khsusus, kata Anton, ada calon yang sudah mendapat rekomendasi dan dikukuhkan oleh Raja/Rat sebagai kepala Ratschaap.

“Syarat khusus kewenangan raja tentu Komisi I tidak berkewenangan untuk membatalkan rekomendasi raja. Tetapi kita akan menelusuri proses pencalonan kepala ohoi sampai pada memenuhi ketentuan syarat umum dan syarat khusus atau belum,” papar Anton.

“Kita sudah mendengar dan melihat laporan. Tindak lanjut Komisi I adalah melakukan kunjungan kerja ke ohoi yang bersangkutan untuk mendengarkan secara langsung persoalan di sana. Yang kedua, menelusuri terhadap proses pencalonan itu berdasarkan ketentuan yang berlaku, artinya Perda 03 dan turunannya,”

Anton menambahkan, mekanisme penetapan calon yang berdasarkan syarat khsusus, harus dilakukan pertemuan di marga keturunan dan dibuktikan dengan berita acara pertemuan. “Ini juga akan kita telusuri,” katanya.

“Jadi mungkin sehari dua setelah pembahasan ini kita akan melakukan kunjungan kerja. Memang ada beberapa ohoi di Kei Besar yang persoalannya sama,” bebernya.

Editor: Labes Remetwa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU

error: Konten dilindungi !!
× Ada yang bisa dibantu?