“Kita punya lambung laut yang sangat subur di Aru. Kenapa Aru disebut sumber perikanan, karena kita punya lambung laut ini yang menghasilkan planton dan makanan laut yang sangat besar di pesisir. Kita punya karakteristik daerah perairan geografis yang dangkal, ini sangat cocok dan alam itu sudah menjanjikan tentang satu komoditi teripang ini yang tumbuh subur di Kepulauan Aru,” ungkap Kaidel.
Dobo, suaradamai.com – Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel memiliki visi strategis untuk memajukan sektor perikanan melalui pengembangan budidaya teripang secara alami dengan menggunakan kearifan lokal berbasis sasi adat.
Ia meyakini Kepulauan Aru memiliki kondisi geografis yang sangat mendukung budidaya teripang berbasis alam. Terumbu karang, ekosistem pesisir, dan tradisi adat sasi menjadi modal penting dalam pengelolaan berkelanjutan.
Bupati Kaidel melihat peluang emas dari komoditi teripang yang menurutnya selama ini kurang dimaksimalkan.
Ia menargetkan pengembangan budidaya alam teripang sebagai solusi ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.
Mengapa Teripang Dipilih Sebagai Komoditi Utama ‘Ekonomi Biru’?
Bupati Kaidel mengatakan, Aru memiliki sumber daya perikanan yang banyak. Mulai dari ikan, udang, kepiting bakau, lobster, dan teripang itu sendiri, juga abalon.
“Kita punya lambung laut yang sangat subur di Aru. Kenapa Aru disebut sumber perikanan, karena kita punya lambung laut ini yang menghasilkan planton dan makanan laut yang sangat besar di pesisir. Kita punya karakteristik daerah perairan geografis yang dangkal, ini sangat cocok dan alam itu sudah menjanjikan tentang satu komoditi teripang ini yang tumbuh subur di Kepulauan Aru,” ungkap Kaidel.
Dijelaskannya, budidaya teripang tidak membutuhkan teknologi atau biaya yang sangat besar, mengingat karakteristik teripang yang mampu hidup dan eksis di alam sendiri dan tumbuh subur.
Hanya saja kata Kaidel, meskipun budidaya teripang berbasis sasi adat ini telah dilakukan oleh beberapa desa di Aru, namun cara panennya belum ramah lingkungan. Selain itu waktu dan ukuran tangkap yang tidak sesuai juga sangat berpengaruh pada permintaan pasar
Hal inilah yang hendak diperbaharui pemerintah daerah terkait dengan ekonomi biru yang nanti melibatkan 117 desa di daerah pesisir. Pembaharuan itu akan diatur dalam peraturan bupati.
“Nanti kita atur waktu tangkapnya. Jadi dalam waktu sasi ini teripang itu dibiarkan hidup di alam. Kita jaga kelestarian alam itu supaya tetap terjaga di habitatnya. Kita terus tinggalkan dalam waktu tertentu baru di saat teripang itu sudah mulai produktif, sudah mulai dalam ukuran panen, diizinkan, akhirnya baru kita panen,” tegas Kaidel.
Ia menambahkan, teripang ini adalah salah satu komoditi tujuan ekspor yang digemari negara-negara seperti China.
“Dipakai untuk pesta rakyat atau dalam tahun baru Imlek. Saat itulah teripang ini menjadi komoditi yang harganya sangat tinggi. Naik bisa dua kali lipat. Nah disana itulah masyarakat kita sudah bisa tiga bulan sebelum Imlek kita panen. Supaya nilai komoditinya naik. Dan kita atur size tangkapnya, yang selama ini terabaikan oleh masyarakat adat atau masyarakat pesisir kita,” jelas Kaidel.
Sehingga ia kembali menegaskan pentingnya penertiban waktu hingga ukuran tangkapnya yang sesuai standar ekspor.
Teripang, Potensi Ekonomi yang Menjanjikan
Kaidel kemudian berbicara soal potensi ekonomi yang sangat menjanjikan.
“Kalau kita hitung-hitung, di masyarakat pesisir kita yang punya daerah khusus penghasil teripang itu bisa satu kali panen itu masyarakat minimal punya 20kg. Itu sekali panen. Nah 20 kilo panen teripang size ekspor itu sudah diharga lima jutaan per kilogram. Jadi kalau 20kg sudah menghasilkan Rp.100 juta per keluarga. Kalau Rp.100 juta per keluarga kita bagi 12 berarti sekitar 8 jutaan perbulan. Berarti kita punya masyarkat pesisir, nelayan pesisir kita bisa hidup sejahtera hanya dengan satu komoditi, yaitu teripang,” jelas Kaidel.
Budidaya Teripang Berbasis Kurungan Tancap ‘Bagan’ Apakah Efektif?
Selain menerapkan sasi adat untuk budidaya teripang, sebagian nelayan juga melakukan metode kurungan tancap dengan tambak.
Namun kata Kaidel, tambak tidak efektif dan salah satu cara budidaya yang tidak ramah lingkungan, apalagi memanfaatkan terumbu karang untuk pembuatannya.
“Teripang ini tidak bisa hidup atau dikandangkan seperti itu. Itu bukan tambak sebenernya, itu kandang teripang. Teripang ini harus bisa bebas di alam dan harus bisa berpindah tempat, karena di situlah mempengaruhi kualitas teripang itu, ukuran
dan kualitas teripang itu,” jelas Kaidel.
Jelasnya, teripang harus berpindah tempat dan merupakan salah satu biota laut yang menyuburkan alam pesisir.
Sehingga dengan peluang lahan, alam, dan kondisi geografis laut dangkal Aru, budidaya teripang berbasis alam kata Kaidel sangat cocok.
Untuk mengeksekusi ini, pemerintah daerah dalam waktu dekat akan menyelenggarakan Musyawarah Adat Desa yang melibatkan semua pemangku kepentingan desa untuk mengatur penerapan budidaya teripang berbasis sasi adat.
Soal pemasaran, pemerintah daerah kata Kaidel sudah mempersiapkan strateginya.
“Bagaimana cara waktu tangkapnya itu, panennya harus tepat terhadap kebutuhan pasar. Karena kebutuhan pasar tepat dengan panen kita makanya harga teripang itu menjadi stabil. Sehingga pembelipun tidak bisa main-main. Tidak bisa memanipulasi harga. Kita sudah persiapkan skema-skema itu sehingga pengusaha-pengusaha lokal yang selama ini sebagai pembeli teripang itu sendiri, pembeli hasil laut dari masyarakat itu. Ini diawasi oleh pemerintah daerah itu sendiri. Sehingga kita biarkan hukum pasar itu tetap berlaku, tetapi kita juga mengawasi hukum pasar itu supaya jangan terjadi kompromi atau konspirasi dalam menekan harga teripang dari nelayan,” pungkasnya.
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Kepulauan Aru