“Tempat ibadah, gereja, pura, wihara adalah milik bersama, bukan milik salah satu parpol tertentu ataupun peserta pemilu tertentu,” kata Bagja pada Kamis 5 Januari 2023
Jakarta, Suaradamai.com – Baru-baru ini beredar luas di media sosial, bendera salah satu partai politik (parpol) dibentangkan di sebuah masjid di Kota Cirebon, Jawa Barat.
Dari informasi yang dihimpun, bendera parpol yang dibentangkan itu adalah bendera Partai Ummat.
Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja kembali menegaskan bahwa tempat ibadah bukan milik partai politik tertentu.
“Tempat ibadah, gereja, pura, wihara adalah milik bersama, bukan milik salah satu parpol tertentu ataupun peserta pemilu tertentu,” kata Bagja pada Kamis 5 Januari 2023.
Bagja mengaku menyayangkan tindakan yang diduga dilakukan oleh Partai Ummat.
Bagja juga menghimbau ke semua partai politik supaya tidak perlu memanfaatkan tempat ibadah sebagai lokasi kegiatan politik praktis.
Mengenai kegiatan Partai Ummat tersebut Bawaslu masih harus turun tangan.
Ada beberapa tim sudah diterjunkan untuk mengecek kebenaran dari dugaan yang melibatkan Partai Ummat itu.
“Pada saat ini, kita akan investigasi ke Cirebon menyangkut pembentangan bendera partai di Masjid,” kata Bagja.
Diberitakan sebelumnya telah beredar kabar yang mana Partai Ummat telah melakukan aktivitas politiknya di Masjid Kota Cirebon. Beberapa foto juga memperlihatkan sejumlah orang tengah membentangkan bendara Partai Ummat.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPD Partai Ummat Kota Cirebon, Herlina Kasdukhi membenarkan kabar tersebut.
Dirinya mengatakan kegiatan tersebut digelar di Masjid At-taqwa Cirebon pada 1 Januari 2023 lalu.
“Niatnya semuanya hanya sujud syukur ya, terus spontanitas ada salah satu kader memakai bendera di bajunya awalnya,” kata Herlina pada Kamis 5 Januari 2023.
Diketahui, tidak hanya Bawaslu yang selalu menghalau aksi-aksi politik praktis di tempat ibadah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan menegaskan hal tersebut.
Jokowi juga menekankan bahwa salah satu faktor kerawanan pada pemilu dan pilkada itu adalah soal politik identitas, politik SARA, dan hoaks.
Untuk itu, Jokowi mengingatkan agar Bawaslu berhati-hati mengenai hal tersebut dan harus segera memperingatkan pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.
“Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apapun kepada ini, ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa,” tegasnya.
KOMENTAR TERBARU