Dana Desa, program ambisius pemerintah pusat sejak 2015, dirancang untuk memberdayakan masyarakat akar rumput.
Ternate, suaradamai.com – Di tengah hiruk-pikuk isu korupsi yang masih menghantui birokrasi Indonesia, muncul kisah inspiratif dari negeri seribu rempah, Maluku Utara.
Gubernur Sherly Tjoanda Laos, wanita tangguh yang baru saja menjabat, tak hanya berbicara soal mimpi—ia bertindak.
Dengan visi tegas “Zero Case Korupsi Dana Desa”, Sherly mengajak seluruh desa di provinsinya menari selaras dengan integritas, meniru keberhasilan Banten yang telah bebas dari jerat hukum.
Ini bukan sekadar target; ini adalah panggilan untuk membangun desa yang kuat, transparan, dan benar-benar berpihak pada rakyat.
Bagaimana kisah perjuangan ini bisa menjadi api semangat bagi daerah lain?
Latar Belakang: Desa sebagai Jantung Korupsi atau Harapan Bangsa?
Dana Desa, program ambisius pemerintah pusat sejak 2015, dirancang untuk memberdayakan masyarakat akar rumput.
Setiap tahun, triliunan rupiah mengalir ke ribuan desa, membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan. Namun, ironisnya, dana ini sering menjadi lahan subur korupsi.
Data nasional mencatat, dari 459 kepala desa yang tersandung kasus tindak pidana korupsi (tipikor), hanya segelintir provinsi yang berhasil menekan angka nol.
Banten menjadi pengecualian gemilang, berkat program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang digagas Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung.
Di Maluku Utara, yang memiliki ratusan desa dengan potensi alam melimpah tapi tantangan logistik menjulang, Sherly melihat peluang emas: mengubah dana desa dari sumber masalah menjadi katalisator kemajuan.
Sejak dilantik, Sherly Laos dikenal sebagai sosok yang tegas dan visioner—telah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama.
“Saya tidak ingin berakhir seperti pendahulu saya yang tersandung kasus,” ujarnya suatu kali, merujuk pada mantan Gubernur Abdul Ghani Kasuba yang terjerat korupsi proyek infrastruktur.
Komitmen ini bukan omong kosong. Ia bahkan mengharamkan keluarga, teman, atau kerabat untuk ikut campur dalam proyek atau jual-beli jabatan, menegaskan: “Saya tidak butuh tambahan nilai ekonomi dari siapa pun selama lima tahun ke depan.”
Program Jaga Desa: Benteng Digital dan Hukum untuk Desa Malut
Puncak terobosan Sherly datang pada 3 September 2025, saat Maluku Utara menjadi salah satu dari lima provinsi percontohan program Jaga Desa.
Program ini, yang lahir dari inisiatif Jamintel Kejagung di bawah Reda Mantovani, mengintegrasikan pengawasan hukum dengan teknologi digital.
Aplikasi Real Time Monitoring
Village Management Funding atau singkatnya Jaga Desa diluncurkan secara resmi di Pantai Sulamadaha, Ternate, dengan Sherly sebagai narasumber utama.
Bayangkan: Setiap rupiah dana desa kini terpantau secara real-time melalui aplikasi ini. Kepala desa bisa melaporkan penggunaan anggaran secara transparan, sementara jaksa garda desa siaga 24/7 untuk pendampingan dan pencegahan.
“Semua rupiah dari dana desa harus dimanfaatkan demi peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa,” tegas Sherly saat peluncuran.
Tak berhenti di situ, ia memerintahkan seluruh bupati dan wali kota di 10 kabupaten/kota Malut untuk berkomitmen penuh, bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa.
Keberhasilan Banten menjadi inspirasi utama. Di sana, program serupa telah menutup celah penyalahgunaan, mencapai zero case tipikor kepala desa.
“Ini harapan kami, karena Banten adalah yang pertama dan sekarang sudah zero case penyalahgunaan dana desa karena dijaga oleh kejaksaan,” ungkap Sherly pasca-talk show di Nusantara TV, “Abraham Live in Banten” pada 29 September 2025.
Reda Mantovani pun berharap, tahun depan Maluku Utara ikut mencatatkan prestasi serupa: nol kasus dari 459 nasional.
Komitmen Lanjutan: Dari Pelatihan hingga Kolaborasi KPK
Sherly tak hanya berhenti pada peluncuran aplikasi.
Ia aktif menjalin jaringan dengan lembaga anti-korupsi. Pada 22 Oktober 2025, ia menyambangi markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, meminta masukan untuk meningkatkan skor Maluku Utara di Integrity Index (MCP).
“Saya tidak ingin Maluku Utara mendapatkan skor rendah dalam penilaian MCP,” katanya, menekankan bahwa persepsi korupsi harus ditekan dari akar.
Lebih jauh, Sherly menitipkan pesan kepada Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Malut periode 2025-2030.
Ia meminta organisasi ini menjadi “rumah besar” bagi kepala desa, dengan tiga pesan kunci: jalankan roda organisasi dengan baik, bantu pemahaman tata kelola agar tak ada lagi kepala desa terjerat hukum, dan jadilah jembatan komunikasi dari desa hingga provinsi.
Kolaborasi dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Malut juga direncanakan untuk pelatihan langsung, memastikan kepala desa paham hak dan kewajibannya—bahkan jika ada kriminalisasi politik.
Dampak Inspiratif: Desa Maju, Rakyat Sejahtera
Visi Sherly Laos bukan hanya soal angka nol kasus; ini tentang transformasi.
Dengan dana desa yang bersih, desa-desa Malut bisa fokus membangun jalan, sekolah, dan irigasi meningkatkan ekonomi lokal yang bergantung pada perikanan, rempah, dan pariwisata.
“Target kita adalah nol kasus korupsi di tingkat desa. Dengan komitmen ini, program Jaga Desa menjadi pondasi kuat untuk tata kelola yang bersih dan berpihak pada kesejahteraan,” ucap Sherly.
Keberhasilan ini menginspirasi daerah lain. Bayangkan jika setiap provinsi meniru: Indonesia tak lagi didera 459 kasus, tapi dirayakan sebagai negara dengan desa-desa mandiri.
Sherly Laos membuktikan, kepemimpinan wanita tak hanya lembut—ia bisa menjadi badai perubahan yang membersihkan korupsi dari akar.
