Kelompok ini bertugas menjaga, melestarikan, dan memelihara potensi sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Nufit (Kecamatan Kei Kecil Barat).
Langgur, suaradamai.com – Masyarakat adat Ratschaap Nufit Kepulauan Kei meminta pemerintah membentuk kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) guna menjaga, melestarikan, dan memelihara potensi sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Nufit (Kecamatan Kei Kecil Barat).
Usulan ini disampaikan kepada tim sosialisasi pelestarian penyu yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Resort Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Tual, budayawan Kei, Dinas Perikanan Malra, Camat Kei Kecil Barat, Kapolsek Kei Kecil Barat, dan Danramil Kei Kecil Barat.
Tim tersebut melakukan sosialisasi dan diskusi pelestarian penyu dari ohoi ke ohoi di Ratschaap Nufit. Sudah enam ohoi yang dikunjungi sejak 22 Maret 2021 lalu. Besok, 31 Maret, tim melanjutkan kegiatan yang sama di Ohoi Warbal.
Pantauan Suara Damai, perwakilan semua ohoi/desa yang ditemui tim, menyampaikan usulan pembentukan Pokmaswas. Bahkan, sebagian besar ohoi mencantumkan usulan ini dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim dan semua unsur dalam ohoi, seperti yang dilakukan di Ohoi Somlain, Ohoiren, Ohoira, dan Madwaer.
Masyarakat adat juga meminta agar Pokmaswas yang dibentuk di setiap ohoi, difasilitasi dengan armada pengawasan.
Menanggapi usulan pembentukan Pokmaswas, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Gugus Pulau VIII Kepulauan Kei Thommy Bella mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi kelompok masyarakat pengawas hingga mendapat kartu pengawas.
“Dengan demikian mereka punya kewenangan untuk menangkap kapal yang tidak memiliki izin. Setelah menangkap mereka akan melaporkan ke kita,” jelas Thommy.
Editor: Labes Remetwa
Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Gugus Pulau VIII Kepulauan Kei Thommy Bella mengatakan, kelompok ini bisa menangkap nelayan ilegal.
