“PKB punya tanggungjawab mengawasi pemerintahan ini untuk bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegas Minduchri.
Langgur, suaradamai.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Maluku Tenggara menolak laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2020.
Penolakan itu disampaikan dalam rapat penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut, di ruang sidang utama DPRD Malra, Kamis malam (29/7/2021).
Dalam rapat itu, Sekretaris Fraksi Cristo Beruat saat membacakan pandangan akhir fraksi PKB, menyampaikan, pada Agustus 2020 lalu, Ketua DPRD Malra telah menyurati pemerintah daerah untuk menyampaikan rincian refokusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.
Namun hingga kini, lanjut Cristo, dokumen rincian tersebut belum juga diterima.
Atas dasar itulah, Fraksi PKB menyatakan menolak Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020.
“Apabila dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2020 ada menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, maka itu di luar tanggung jawab Fraksi PKB DPRD Malra,” sambung Cristo.
Ketua DPRD Malra Minduchri Kudubun yang juga adalah anggota Fraksi PKB, menegaskan, pihaknya tidak dapat menyetujui apa yang belum mereka ketahui.
“Berapa besar anggaran itu dan diperuntukkan untuk apa saja, kami tidak tahu. Bagaimana mungkin kami menyetujui apa yang kami tidak tahu,” kata Minduchri kepada wartawan usai rapat tersebut.
Menurut Minduchri, bukan saja fraksi PKB yang yang tidak tahu soal rincian penggunaan dana dimaksud, tetapi seluruh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara juga tidak tahu.
Untuk diketahui, di DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ada tujuh fraksi. Dari tujuh fraksi itu, enam menyetujui dengan catatan, dan hanya fraksi PKB yang melakukan penolakan.
PKB tulus kawal MTH-PB
Sebagai partai pengusung pasangan Bupati-Wakil Bupati Muhammad Thaher Hanubun dan Petrus Beruatwarin (MTH-PB), Minduchri menegaskan, langkah yang mereka tempuh merupakan bentuk koreksi terhadap pemerintahan ini.
“PKB punya tanggungjawab mengawasi pemerintahan ini untuk bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegas Ketua DPC PKB Malra itu.
Ia menegaskan, PKB tidak ada dalam tendensi politik apapun. Yang ada hanyalah ketulusan untuk mengawal pemerintahan ini berjalan baik.
Sebagai informasi, wartawan Suara Damai masih terus menelusuri masalah ini dan akan memberitakan dari sudut pandang pemerintah daerah, karena masih dalam proses penanganan oleh Sekda.
Editor: Labes Remetwa
Baca juga: