Tetthol : Perlu Sinergitas Pempus Buka Akses Infrastruktur Jalan Di Kawasan Pegunungan SBB

Ambon, suaradamai.com – Keluhan permasalahan infrastruktur jalan untuk kawasan pegunungan di kabupaten seram bagian barat (SBB), Provinsi Maluku telah continue viral dan menjadi konsumsi pemberitaan lokal maupun Nasional.

Hal tersebut diakui, Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Saudah Tetthol usai menggelar pengawasan tahap ke-II di bersama sejumlah mitra di kawasan tersebut.

“Fokus utama yang menjadi persoalan dan keluhan masyarakat yang utama terkait minimnya infrastruktur jalan, yang berimbas ke terisolasinya beberapa desa di pegunungan SBB,” Tutur Tetthol, Kamis (1/6/2023).

Politsi Perempuan Gerindra tersebut berujar. Setelah dilakukan pertemuan dengan masyarakat rata-rata menyatakan kurang lebih 25 kilo dari hunitetu sampai hukuanakota belum terjamah jalan yang memadai. Juga dari elpaputih ke huku kecil kurang lebih 40 kilo.

“Bagaimana kita mau berbicara terkait akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, kelistrikan dan telekomunikasi jika akses jalan saja tidak memadai, pada akhirnya kawasan ini akan terus terisolir jika tidak ada kebijakan dari pemerintah.” Cetus Tetthol.

Menurut Tetthol. jika ruas jalan ini ditangani dengan APBD provinsi maupun kabupaten maka tidak mampu. Oleh karena itu kita minta ditangani oleh BPJN Selaku balai penanganan jalan nasional yang sumber anggarannya dari APBN.

“Untuk itu kami mendorong pengusulan ruas jalan hukuanakota dan inamosol maupun elpaputih ke pusat, karena ada masyarakat yang terisolasi kurang lebih ada lima kampung di tengah hutan yang jauhnya kurang lebih 40 kilo dari jalan utama sampai masuk ke desa mereka.” Singkat Legislator Dapil Kota Tual, Malra dan Aru ini.

Bayangkan saja, lanjutnya disana kalau masyarakat sakit harus digotong dengan bambu untuk menggapai jalan utama ke fasilitas kesehatan.

Kita sangat butuh perhatian pemerintah provinsi maupun pusat untuk segera ada kebijakan mengatasi keterisolasian yang sudah mendapat perhatian nasional. Namun tidak kunjung mendapat perhatian Pempus.

“Mereka ini warga negara Indonesia dan masyarakat Maluku, kita akan perjuangkan agar mendapatkan akses infrastruktur jalan yang layak,” pungkasnya.


Baca juga:

Bagikan:

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Populer

Artikel terkait

Molo Sabuang untuk Karawai-Dosinamalu disaksikan Bupati Kaidel dan Masyarakat Aru

Bupati Kaidel mengembalikan keputusan adat ini kepada Dewan Adat...

Legislator Roland Kasihiw: PDIP Berdiri Teguh Bersama Rakyat, Tolak Pilkada Lewat DPRD

"PDI perjuangan menolak Pilkada dipilih oleh DPRD, karena kedaulatan...

WFA Segera Diterapkan Pemkab Aru, Tingkatkan Efisiensi-Kurangi Biaya Operasional

Sistem WFA memungkinkan pegawai untuk bekerja 3 hari di...

Bupati Kaidel: Musyawarah Adat Solusi Konflik Perbatasan Desa

Dobo, suaradamai.com - Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, memimpin...