Huwae: Pengisian Jabatan Kosong Birokrasi Malra Tergantung Proses di Mahkamah Konstitusi

“Kita bicara 2025 adalah pelayanan publik yang harus kita deklarasikan utuh dan menyeluruh, supaya Maluku Tenggara bukan hanya tentang ko deng beta, tetapi dia dan mereka juga harus bisa dilayani dengan baik,” ucap Huwae.


Langgur, suaradamai.com – Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tenggara (Malra) Samuel Huwae berupaya meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dalam masa pemerintahannya di Bumi Larvul Ngabal.

Dalam berbagai kesempatan, ia sering menekankan hal tersebut. Kualitas pelayanan publik di Malra hari ini dalam posisi yang kurang baik. Karena itu, salah satu cara meningkatkan pelayanan publik adalah mengisi jabatan yang kosong.

“Saya pingin supaya birokrasi kita adalah birokrasi yang handal dan berkualitas. Sebab akan menciptakan pelayanan publik yang performa, dan berdampak untuk daerah ini kedepan,” ujar Huwae.

Kendati demikian, Huwae mengatakan, proses pengisian jabatan ini bergantung pada penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau proses di MK berlangsung cepat, maka jalan dengan komposisi yang ada. Tetapi, apabila di MK lama, dan birokrasi ini masih banyak lowong, kita akan konsultasikan dengan kementerian. Kalau mau melakukan mutasi harus izin Kementerian Dalam Negeri,” jelas Huwae.

Huwae mengaku tidak punya kepentingan asubyektif apapun. Ia hanya ingin Maluku Tenggara bisa lebih baik di masa pemerintahannya.

“Saya tidak punya kepentingan subyektif apa-apa. Saya punya kepentingan Maluku Tenggara harus maju, Maluku Tenggara harus berguna, berkualitas, dengan semangat orang basudara. Tidak ada bupati hebat tanpa ASN dan birokrasi yang berkualitas,” tandas Huwae.

Sejumlah langkah telah Huwae lakukan untuk berupaya memantapkan jalannya roda pemerintahan di Malra dari tingkat pemerintah daerah hingga ke pemerintah desa/ohoi. Kendati tidak berjalan mulus, semua itu ia lakukan semata-mata demi kebaikan Maluku Tenggara.

“Kita bicara 2025 adalah pelayanan publik yang harus kita deklarasikan utuh dan menyeluruh, supaya Maluku Tenggara bukan hanya tentang ko deng beta, tetapi dia dan mereka juga harus bisa dilayani dengan baik,” ucap Huwae.

Editor: Labes Remetwa


Bagikan:

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Populer

Artikel terkait

Lampaui Target 2025, Penumpang di PELNI Tembus 5,15 Juta Orang

Kepala Cabang Pelni Tual, Teguh Harisetiadi, menyampaikan bahwa realisasi...

Konflik di Ohoi Ngadi Berakhir, Wawali Tual: Tanpa Rasa Aman Pembangunan Tak Jalan

Tual, suaradamai.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tual bersama para...

Sah! Ini 3 Calon Direktur Polikant Periode 2025-2029

Kabalmay mengatakan, proses tahapan penyaringan ini sesuai dengan mekanisme...

Bupati Kaidel: Panen Raya 2026 Jadi Motivasi Petani Aru Dukung Program Nasional

Bupati Kaidel mengatakan, panen raya ini menjadi momentum untuk...