Banyak dari pekerja ini menghadapi tantangan seperti minimnya perlindungan sosial, upah tidak tetap, serta akses terbatas terhadap layanan dasar dan komunikasi dengan pemerintah maupun pelaku usaha.
Dobo, suaradamai.com – Destructive Fishing Watch (DFW) menyelenggarakan Forum Diskusi Terarah bertajuk “Kesejahteraan Pekerja Sektor Perikanan dan Kelautan” di Aula Hotel Apex Dobo, Kepulauan Aru pada Senin, (11/08/2025).
Acara ini merupakan bagian dari program Better Pay, Protection, and Working Conditions for Fishery Workers in the Aru Islands yang bertujuan memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja di sektor perikanan dan kelautan.
Forum ini menjadi wadah dialog penting bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk nelayan tradisional, buruh pabrik pengolahan, pedagang pasar, ojek laut, hingga koperasi mama-mama.
Banyak dari pekerja ini menghadapi tantangan seperti minimnya perlindungan sosial, upah tidak tetap, serta akses terbatas terhadap layanan dasar dan komunikasi dengan pemerintah maupun pelaku usaha.
Diskusi ini bertujuan menciptakan ruang saling dengar antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah, sekaligus menyusun langkah awal menuju sistem kerja yang lebih inklusif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Aru.
Plt Kepala Dinas Perikanan Kepulauan Aru, Benjamin Batmomolin yang mewakili Bupati Kepulauan Aru menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja sektor perikanan dan kelautan.
“Pemerintah daerah berkomitmen memastikan inklusivitas, sehingga semua kelompok pekerja mendapatkan hak dan kesempatan setara, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut untuk generasi mendatang,” ujar Batmomolin.
Ia menambahkan, strategi yang disiapkan meliputi penguatan regulasi, pelatihan dan sertifikasi, kolaborasi multipihak, serta pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal.
Forum ini juga dihadiri berbagai pihak, seperti Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo, Dinas Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Direktur PT Laut Timur Utama, perwakilan pekerja, dan organisasi masyarakat.
Mereka menyumbangkan gagasan yang akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah.
Kepala Unit BPJS Ketenagakerjaan Dobo, George Jaftoran, menekankan pentingnya perlindungan bagi seluruh pekerja, baik mandiri, rentan, maupun yang bekerja di badan usaha, melalui program pemerintah.
“Harapan kami dari BPJS Ketenagakerjaan yang pasti kami ingin seluruh pekerja entah itu dari pekerja mandiri, rentan, maupun bekerja pada satu badan usaha mendapat perlindungan dari program-program pemerintah,” ucap Jaftoran.
Acara ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh seluruh pemangku kepentingan, menandai komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.
Penyelenggara acara yang diwakili Hendra, berharap hasil diskusi ini dapat menjadi solusi nyata bagi pekerja sektor perikanan dan kelautan di Kepulauan Aru.
“Kami berharap rekomendasi ini menjadi jawaban bagi pekerja dan mendorong langkah konkret pemerintah daerah,” tuturnya.
Forum ini menegaskan urgensi kolaborasi multipihak untuk menciptakan sistem kerja yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, demi masa depan pekerja dan kelestarian sumber daya laut di Kepulauan Aru.
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Kepulauan Aru
