Selain itu, demonstran menuntut pengesahan Perda perlindungan hak masyarakat adat, percepatan pembahasan sejumlah RUU seperti perampasan aset, pertanahan, dan pekerja rumah tangga, serta mendesak pencopotan Kapolri.
Ambon, suaradamai.com – Ribuan massa dari berbagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Ambon, Senin (1/9/2025) siang. Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.30 WIT itu sempat diwarnai ketegangan antara dua kelompok massa yang sama-sama menduduki Baileo Rakyat Karang Panjang.
Kelompok pertama terdiri dari HMI, IMM, dan PMII yang lebih dulu berorasi di depan Mapolda Maluku sebelum melakukan long march menuju DPRD. Sementara kelompok kedua merupakan gabungan Cipayung Plus yang dikoordinasi DPD KNPI Maluku.
Ketegangan terjadi ketika kedua kelompok berusaha menyampaikan aspirasi di lokasi yang sama. Saling dorong, lempar botol plastik, hingga pelemparan batu sempat terjadi dan menyebabkan seorang pendemo terluka. Aparat kepolisian yang menurunkan ratusan personel beserta kendaraan taktis langsung mengamankan situasi dan mengamankan sejumlah pemuda.
Dalam tuntutannya, massa mendesak DPRD Maluku lebih peduli terhadap persoalan sosial masyarakat, mulai dari isu kemiskinan, lapangan kerja, biaya pendidikan, hingga harga sembako. Mereka juga menyoroti keberadaan perusahaan besar yang dinilai menguras sumber daya alam tanpa memberi manfaat signifikan bagi rakyat Maluku.
Selain itu, demonstran menuntut pengesahan Perda perlindungan hak masyarakat adat, percepatan pembahasan sejumlah RUU seperti perampasan aset, pertanahan, dan pekerja rumah tangga, serta mendesak pencopotan Kapolri.
Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, bersama sejumlah anggota dewan turun langsung menemui massa. Ia menegaskan seluruh aspirasi akan diterima dan diteruskan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“DPRD Maluku akan menindaklanjuti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai mekanisme yang diatur,” ujarnya.
Aksi unjuk rasa masih berlangsung hingga sore hari. Massa berencana melanjutkan demonstrasi ke Kantor Gubernur Maluku.
