“PKB hadir sebagai representasi partai yang menjunjung tinggi demokrasi terukur. Kami akan mengikuti seluruh tahapan selama proses berjalan normal,” kata Refra.
Ambon, suaradamai.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Maluku menyatakan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pembangunan dan penurunan angka kemiskinan melalui pembahasan dan persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Maluku Tahun 2026.
Menurut Fraksi PKB, kebijakan anggaran tahun 2026 tidak terlepas dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi anggaran di seluruh daerah. “APBD kita yang hanya berkisar Rp2,4 triliun adalah konsekuensi dari Inpres efisiensi yang wajib dilaksanakan,” ujar perwakilan Fraksi PKB dalam penyampaian pandangan fraksi.
Fraksi PKB berharap dukungan tersebut dapat mendorong Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan kebijakan politik makro pembangunan yang lebih terukur, sistematis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kami berharap langkah kebijakan yang terukur dan sistematis ini dapat terwujud nyata,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Mumin Refra, menyoroti penerapan demokrasi internal di tubuh PKB menjelang pemilihan umum. Menurutnya, PKB terus menghadirkan mekanisme penjaringan kader yang terstruktur dan transparan.
“PKB hadir sebagai representasi partai yang menjunjung tinggi demokrasi terukur. Kami akan mengikuti seluruh tahapan selama proses berjalan normal,” kata Refra.
Ia menambahkan, PKB membuka ruang seluas-luasnya bagi kader untuk berkompetisi secara sehat melalui prosedur internal yang baik, sehingga menghasilkan calon pemimpin dan wakil rakyat yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat Maluku.
