“Capaian pembangunan yang kita rasakan hari ini tidak terlepas dari sinergi masyarakat, Pemerintah Daerah dan DPRD, terutama rasa pengertian dalam menetapkan kebijakan pembangunan,” ujar Watubun.
Ambon, suaradamai.com – DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Maluku Tahun 2026. Rapat berlangsung di ruang paripurna dan dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, serta tamu undangan.
Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, dalam sambutannya menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Ia meminta pemerintah daerah memastikan setiap program mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan pertumbuhan wilayah di seluruh Maluku.
“Capaian pembangunan yang kita rasakan hari ini tidak terlepas dari sinergi masyarakat, Pemerintah Daerah dan DPRD, terutama rasa pengertian dalam menetapkan kebijakan pembangunan,” ujar Watubun.
Ia menekankan bahwa kebijakan APBD memegang peran strategis dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, penyusunan APBD 2026 harus tepat sasaran, fokus pada perbaikan ekonomi daerah, dan menyelesaikan persoalan mendasar seperti kemiskinan.
Watubun juga menyoroti keterlambatan penyampaian dokumen KUA–PPAS 2026, yang menurutnya perlu menjadi catatan evaluatif bagi pemerintah daerah.
“Dengan disiplin, hampir semua hal bisa menjadi mungkin. Tanpa disiplin, tujuan sederhana sekalipun akan menjadi impian,” tegasnya.
Setelah sambutan, Wakil Gubernur Maluku menyampaikan pidato pengantar dan secara resmi menyerahkan dokumen KUA–PPAS 2026 kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.