Pemkab Malra juga telah merealokasi anggaran sekira Rp 6,7 miliar.
Langgur, suaradamai.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyalurkan tahap pertama Bantuan Sosial (Bansos) Tunai dari pemerintah pusat guna menangani dampak pandemi Covid-19 di Malra.
Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan di depan Kantor Pos Cabang Tual, Jumat (8/5/2020), dihadiri Bupati Malra, Sekda Malra, Kepala Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Tual, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Setda, pimpinan OPD, camat, dan perwakilan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bansos tunai.
Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan mekanisme bansos tunai dampak Covid-19 mulai dari proses pengusulan, penginputan, import data dan pengesahan, selanjutnya penyaluran.
“Telah ditetapkan by name by address (sesuai nama dan alamat) penerima manfaat bansos tunai tahap I sebanyak 6.506 keluarga, tahap II sebanyak 7.522 keluarga dan tahap III sebanyak 8.014 keluarga,” rinci Bupati.
Jumlah bantuan yang akan diterima yakni selama tiga bulan mulai April, Mei hingga Juni dengan besar dana per bulan senilai Rp 600.000.
Selain bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial yang disalurkan pagi itu, kebijakan pemerintah daerah yang ditempuh dalam rangka penanganan Covid-19 melalui realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 untuk Jaring Pengaman Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan individu atau masyarakat penerima bantuan jaringan pengaman sosial di Malra.
Sesuai keputusan dimaksud, jaring pengaman sosial diprioritaskan bagi masyarakat miskin, pekerja/individu terdampak Covid-19 antara lain keluarga miskin yang tidak mendapat bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (PBPNT), pekerja sektor infomal yang terdampak yaitu pekerja toko/kios, pekerja restoran/rumah makan/sejenisnya, pekerja hotel/penginapan/sejenisnya, pekerja industri kecil menengah, pekerja ojek, pekerja angkutan perkotaan, pekerja angkutan perdesaan, pekerja angkutan barang, pekerja mobil rental, pekerja angkutan laut dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yakni lanjut usia, dan penyandang cacat.
Pemkab Malra telah merealokasi anggaran sebesar Rp 6.726.600.000, yang merupakan dana sharing APBD Provinsi 80% dan APBD Kabupaten 20% dan telah ditetapkan penerima bansos Pemda sebanyak 3.761 keluarga dengan besar bantuan yang diterima sebesar Rp 200.000 selama 9 bulan. Dalam waktu dekat akan dilakukan penyaluran kepada calon penerima bansos dari pemerintah daerah.
Bagi warga masyarakat yang belum memperoleh bansos regular berupa BPNT, PKH dan Bansos Tunai serta Bansos yang berasal dari Pemda akan memperoleh BLT yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Ohoi (APBOhoi/APBDes).
Melalui Kementerian Sosial, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan yakni Perluasan Program Keluarga Harapan, Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako serta pemberian Bantuan Sosial Tunai bagi Keluarga Miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), keluarga miskin di luar data terpadu dan Pekerja Sektor Informal yang terdampak pademl Covid-19.
Berkaitan dengan hal tersebut Kabupaten Maluku Tenggara mendapakan perluasan Program Keluarga Harapan sebanyak 6.316 KPM, Peduasan Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako sebanyak 8.012 KPM serta Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 sebanyak 8.014 Keluarga.
Bupati berharap agar kiranya masyarakat penerima bantuan sosial tunai dapat memanfaatkan dana itu sebaik-baiknya.
Ia juga mengimbau agar masyarakat selalu mengikuti arahan dari pemerintah dan gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Maluku Tenggara seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak/physical distancing dan selalu menjaga kesehatan pribadi dengan menjaga imunitas tubuh.
Editor: Labes Remetwa