“Ini semua jangan sampai ada kenjanggalan yang dilakukan, karena bisa saja ada kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, jadi rapat kami skorsing sampai besok (hari ini) sekitar pukul 10.00 WIT,”katanya.
Ambon, suaradamai.com. –Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tuankotta Tethool akhirnya mengskorsing rapat kerja dengan pihak Pertamina, lantaran perusahan plat merah tersebut belum mengantongi berapa besar kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberikan SKK Migas kepada Maluku.
Penudaan disampaikan dalam rapat kerja lanjutan Komisi II DPRD Maluku dengan pihak Pertamina bersama para distriburo wilayah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Seram Bagian Barat (SBB), Maluku Tenggara (Malra), Kota Tual dan Seram Bagian Timur (SBT) yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Senin(18/1).
Dimana kabupaten/kota tersebut merupakan daerah-daerah yang mengalami kelangkaan BBM jenis minyak tanah (Mitan) diakhir tahun 2020 dan awal tahun 2021, sehingga mendapat perhatian serius dari Komisi II melaksanakan rapat kerja dengan mitra.
Sayangnya dalam rapat yang berlangung kurang lebih 60 menit, pihak Pertamina yang dihadiri Plt Sales Area Manager (SAM) Retail Maluku PT Pertamina (Persero) Region Maluku-Papua, Lucky Hariyanto harus mengalami skorsing lantaran tidak bisa menjelaskan secara detail berapa besar jumlah kuota BBM jenis, Mitan, Pertalite, Pertamax, Dexlite, Solar dan Bio Solar yang kepada masyarakat Maluku, sesuai SK dari SKK Migas tahun 2020 dan 2021.
Namun jawaban singkat yang disampaikan, Hariyanto tidak menjawab secara substansi dan rinci sesuai pertanyaaan anggota Komisi II, sehingga menuai kecaman dari Asis Hentihu dan Wellem Wattimena serta anggota komisi II lainnya.
“Ibu Ketua, kami hanya ingin agar pihak Pertamina bisa menjawab kuota yang disuplay pihak Pertamina dan berapa kuota yang dijatahi BPH Migas bagi Maluku. Pertamina ini ngeles dan tidak menjawab dengan tepat ”ujar Hentihu.
Karena menurutnya, seharusnya pihak Pertamina harus bisa menjawab sehingga bisa diketahui apa yang menjadi penyebab sehingga saat terjadi kelangkaan Mitan. Karena masyarakat kesulitan mendapatkan Mitan, beberapa waktu kemarin, kendati di Kota Ambon sekerang agak sedikit normal namun daerah lain masih terdampak kelangkaan.
Bahkan Hentihu, menuding ada kemungkinan terjadi penimbunan yang dilakukan pihak-pihak yang sengaja melakukan kejahatan, sehingga Pertamina harus bisa melibatkan pihak kepolisian untuk sema-sama melakukan pengawasan.
“Nah kami butuh itu, dan tidak bisa itu tidak diselesaikan dengan cepat, karena banyak sekali pengguna mitan dan hampir semua kabupaten/kota di Maluku, ada kemungkinan kendala pada level-level tertentu yang kemungkinan ada penimbunan, karena kalau pada level stok BBM nya kemungkinan tidak ada masalah tapi kenyataan ada terjadi kelangkaan,”tegasnya
Usai menetapkan skorsing, Ketua Komisi II kepada awak media mengatakan, penundaan lantaraan pihak Pertamina belum bisa memberikan data Kuota BBM untuk Maluku secara detail, baik dari pihak Pertaminan kepada distributor dan selanjutnya ke pangkalan hingga pengecer dan semuanya tidak bisa dijelaskan dengan jelas, sesuai dengan jumlah kosumen yang menggunakan dalam jumlah per hari berapa banyak.
“Ini semua jangan sampai ada kenjanggalan yang dilakukan, karena bisa saja ada kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, jadi rapat kami skorsing sampai besok (hari ini) sekitar pukul 10.00 WIT,”katanya.
Baca juga: