AMBON, suaradamai.com — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Allan Lohy, meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas daerah untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, setelah kabut asap juga dirasakan oleh masyarakat di wilayah Maluku. Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Maluku bersama 13 mitra kerja, yang digelar di Ambon pada Rabu (14/10/2026).
Allan menilai penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada titik‑titik api yang ada di dalam wilayah Maluku. Pihaknya juga harus memperhatikan kemungkinan masuknya kabut asap dari daerah lain, salah satunya dari wilayah Papua, yang dapat menurunkan kualitas udara dan mengganggu aktivitas warga Maluku.
“Langkah‑langkah terpadu harus dikoordinasikan. Pemerintah di wilayah Papua Selatan, termasuk Merauke dan daerah sekitarnya, perlu bergerak bersama untuk menangani persoalan ini,” ujarnya dalam rapat.
Ia memberikan gambaran, kabut asap karhutla memiliki sifat serupa dengan bencana banjir: dampaknya dapat menyebar melampaui batas administrasi pemerintahan. Karena itu, persoalan ini tidak bisa diselesaikan masing‑masing daerah secara sendiri‑sendiri.
Allan mendorong dibentuknya mekanisme koordinasi yang lebih serius. Tujuannya, penanganan kebakaran di wilayah sumber asap dapat berjalan seiring dengan upaya perlindungan kesehatan dan aktivitas masyarakat di daerah‑daerah terdampak, termasuk Maluku.
Lebih jauh, ia menyarankan apabila skala dan dampak kebakaran di Papua sudah memenuhi kriteria yang berlaku, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan untuk mengambil langkah penanganan pada tingkat nasional.
PENULIS/PEWARTA: CHINTIA SAMANGUN
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kota Ambon
