Jabatan Kepo yang diemban oleh ASN tertentu seringkali mengabaikan tugas utamanya sebagai ASN.
Langgur, suaradamai.com – Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun akan memperketat syarat penjabat kepala ohoi (Kepo).
Hal itu dilakukan berdasarkan evaluasinya terhadap kinerja sejumlah penjabat kepala ohoi yang belum maksimal. Bupati ingin agar pelayanan kepada masyarakat harus meningkat.
Ada dua penekanan utama yang Bupati sampaikan dalam pertemuan bersama para camat dan kepala ohoi se-Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati, Selasa (5/4/2022).
Pertama, Bupati menyoroti kinerja penjabat kepala ohoi yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bupati akan melakukan evaluasi ketat terhadap ASN yang hendak ditunjuk sebagai penjabat kepala ohoi. Sebab, jabatan Kepo yang diemban oleh ASN tertentu seringkali mengabaikan tugas utamanya sebagai ASN sehingga berdampak pada pelayanan publik.
Bupati tegaskan, ASN yang ditunjuk harus membagi waktu dengan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai ASN dan penjabat kepala ohoi.
“Jadi dalam hal pengisian jabatan penjabat kepala ohoi, dari PNS, agar kedepan kita lebih selektif,” kata Bupati dalam arahannya.
Kedua, Hanubun juga akan membebastugaskan camat sebagai penjabat kepala ohoi. Ini agar para camat dapat lebih fokus melakukan tugasnya dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah ohoi.
“(Penjabat kepala ohoi) tidak boleh diisi lai oleh camat,” kata Bupati.
Editor: Labes Remetwa
Baca juga:
