AMBON — Mantan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi RI, Febry Calvin Tetelepta, S.Si., M.H., meminta warga gereja untuk tidak berdiam diri dalam dinamika pembangunan. Seruan itu disampaikannya dalam Dialog Edukasi Penguatan Peran Sosial dan Partisipasi Politik Warga Gereja yang digelar Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Bethel Klasis Kota Ambon, di Gereja Joseph Kam, Senin (2/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Seksi PIPK Sub Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik, dan Budaya juga menghadirkan narasumber Dr. Michael Wattimena, S.E., S.H., M.M. (Tenaga Ahli Menteri ESDM sekaligus Komisaris PT Pertamina International Shipping), dan dipandu oleh moderator Pdt. Sammy Sahulata, S.Si., M.Si.
Dalam paparannya, Febry menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk memahami, mengawal, dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Ia menilai banyak kebijakan pusat yang kadang‑kadang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kapasitas fiskal serta kondisi nyata di daerah. Karena itu, pengawasan tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan perlu jejaring dan kolaborasi antarlembaga.
“Jangan sampai kita hanya pandai berbicara dan berdiskusi, tetapi tidak mampu memastikan bahwa keputusan yang telah disepakati berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Ia juga memperingati bahaya penyebaran hoaks, disinformasi, dan provokasi di media sosial pada era post‑truth. Menurutnya, informasi yang tidak terverifikasi bisa memicu perpecahan dan kerentanan terhadap radikalisme digital. Masyarakat, terutama generasi muda, diajak membangun kebiasaan verifikasi sebelum membagikan berita, serta menggunakan ruang daring untuk membangun narasi perdamaian.
Di tengah keragaman Maluku, Febry mengingatkan agar nilai persaudaraan, rekonsiliasi, dan kearifan lokal tetap dijaga. Perbedaan pilihan politik tidak boleh merusak hubungan kemanusiaan. Ia juga menekankan peran gereja dalam membangun teologi politik yang kontekstual, di mana nilai cinta kasih dan persaudaraan diterapkan dalam kehidupan sehari‑hari.
Menyentuh persoalan ekonomi, Febry menegaskan masyarakat lokal tidak boleh menjadi penonton ketika investasi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor minyak dan gas bumi, berlangsung di wilayahnya sendiri. Ia berharap masyarakat memiliki akses dan kesempatan untuk terlibat, sehingga manfaat pembangunan benar‑benar dirasakan secara luas. Gereja dan lembaga keagamaan pun didorong mendukung transformasi ekonomi yang berlandaskan keadilan sosial dan keadilan ekologis.
Terkait kepemimpinan, ia mengajak masyarakat meninggalkan budaya politik transaksional dan mendorong hadirnya pemimpin yang melayani, berintegritas, serta berpihak pada kelompok lemah. Kekuasaan, kata dia, harus digunakan untuk memberdayakan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
“Warga gereja tidak boleh apatis terhadap persoalan bangsa. Jadilah garam yang menjaga masyarakat dari korupsi dan terang yang menuntun kehidupan bersama menuju keadilan,” tuturnya.
Melalui dialog ini, jemaat GPM Bethel diharapkan semakin memahami peran strategis mereka dalam kehidupan sosial dan politik, memperkuat kesadaran kewarganegaraan, menjaga persaudaraan di tengah perbedaan, serta mendorong terwujudnya demokrasi yang sehat dan pembangunan berkeadilan di wilayah Maluku.
PENULIS/PEWARTA: CHINTIA SAMANGUN
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kota Ambon
