Ada tujuh Ranperda usul inisiatif DPRD dan 23 usulan dari pemerintah daerah yang diajukan masuk dalam Propemperda tahun 2022.
Langgur, suaradamai.com – DPRD dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022.
Pembahasan secara bersama tersebut diawali dengan penyampaian laporan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam rapat paripurna yang digelar tadi sore, Kamis (11/11/2021).
Memimpin rapat, Ketua DPRD Malra Minduchri Kudubun didampingi Wakil Ketua I dan II Albert Efruan dan Yohanis Bosko Rahawarin. Turut hadir 12 anggota DPRD.
Hujan interupsi menunda penyampaian laporan Bapemperda. Interupsi datang dari Esebius Utha Safsafubun dan Stef Layanan. Mereka menuntut kehadiran Sekretaris Daerah dan Kabag Hukum, serta dinas/badan pengusung Ranperda.
Menanggapi interupsi, Tim Pemkab Malra yang diwakilkan oleh Asisten III Setda Malra Martinus Mon, melaporkan bahwa Sekda dan Kabag Hukum sementara berada di luar daerah. Sekda, lanjut Mon, pasti tiba di Tual pada Minggu (14/11/2021).
Akhirnya, dengan meminta persetujuan dari anggota yang hadir, Minduchri Kudubun menunda rapat dan akan dilanjutkan pada Senin (15/11/2021).
Usai rapat, Ketua Bapemperda DPRD Malra Thomas Ulukyanan menjelaskan, peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa perencanaan produk hukum daerah setiap tahun ditetapkan sebelum penetapan APBD.
Ia menambahkan, baik DPRD dan pemerintah daerah telah mengajukan judul Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) agar masuk dalam Propemperda 2022.
“Apa substansi, alasan, dan urgensi dari sebuah Ranperda itu dibahas dalam rapat paripurna,” kata Thomas menjelaskan tujuan rapat tadi sore.
“Jadi dari tujuh Ranperda usul inisiatif DPRD dan 23 usulan dari pemerintah daerah, itu kita harus memastikan bahwa tidak hanya sekadar diajukan, tetapi benar-benar untuk kepentingan masyarakat banyak,” imbuh politisi Partai Demokrat itu.
Editor: Labes Remetwa
Baca juga: