DPRD Sesal, Honor KONI Lebih Besar Dari Atlit PON Maluku

“Sebenarnya satgas tidak perlu terlalu banyak, karena sebagai pelatih juga merangkap sebagai pendamping atlit. Satgas tidak perlu banyak, cukup 13 orang untuk setiap cabor dari 13 cabor yang akan berlaga di PON Papua,”tukasnya.


Ambon, suaradamai.com – DPRD Provinsi Maluku naik pitam setelah mengetahui, upah atau honor yang diberikan kepada para atlit persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua memprihatinkan dibadingkan yang diterima pengurus Komite Olah Nasional (KONI) Maluku.

Sebagai atlit yang nantinya akan membawa nama daerah seharusnya diperlakukan setara dengan apa yang diterima KONI, bukan sebaliknya dianggap sebagai anak tiri.

Kepada awak media, Kamis (29/7/2021) Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Samson Atapary, menyatakan rasa penyesalan terhadap kebijakan yang diambil Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Maluku dan KONI.

Karena menurutnya, mestinnya Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku lewat Dispora dapat melakukan koreksi  honor atlit khususnya yang akan berlaga di PON dengan honor yang sesuai.

“Ini kondisinya Fiskal sekali, tetapi kita coba memenuhi itu. tetapi di brekdown kita sangat disayangi, karena ternyata honor-honor porsi terbesar bukan di Allit dan Pelatih tapi itu di orang-orang KONI, ini kan tidak adil kalau kita lihat,”tegasnya.

Sebagai contoh, atlit PON yang akan berlaga di Papua yang berangkat hanya sekitar 45 orang, parahnya lagi satgas yang ditugaskan kurang lebih 40 orang, dengan kata lain satu atlit didampingi satu satgas, sehingga bisa dikatakan pemborosan dan buang-buang anggaran.

Ironisnya lagi honor yang diberikan kepada satgas jauh lebih besar dari atlit dan pelatih.  

Sementara subtansi dari kegiatan kompetisi di PON bukan ada pada organisasi KONI, kata dia, tapi ada pada cabang olahraga (cabor) dengan kata lain bicara cabor sama halnya dengan bicara atlit, sehingga kalau dibilang prioritas itu ada pada atlit  yang setiap hari berlatih sesuai arahan pelatih.

“Selama ini atlit focus setiap hari pagi hingga sore dan tidak ada pekerjaan lain yang dilakukan, tapi yang difokusnya itu hanya berlatih, nah mestinya pemerintah harus bisa melihat itu sehingga bisa mempertimbangkan kembali honor mereka,”sarannya.   

Khusus KONI, Atapary mengusulkan agar KONI tidak perlu mempersoalkan honor, bila perlu tidak menerima honor, karena rata-rata yang menjadi pengurus merupakan pensiunan dengan posisi jabatan, bahkan sebagian masih aktif sebagai ASN.  

“Seharusnya tujuan mereka ke KONI itu mengabdi, bukan sebaliknya untuk mencari tambah penghasilan, bahkan mereka yang dipengurus rata-rata kehidupannya sudah mapan, sehingga kalau bicara mengabdi tidak perlu berharap honor yang seakan-akan kalau di KONI untuk cari kerja tambahan, sehingga Pemda juga harus melakukan evaluasi terhadap kepengurusan KONI,”bebernya.

Politisi PDI ini, beranggapakan kalau semata terlibat di KONI fokusnya untuk mencari penghasilan tambahan, maka jangan berharap kalau olahraga Maluku dari tahun ketahun tidak akan maju-maju, malah sebaliknya akan mundur dari apa yang diharapkan. 

Atapary kembali mengurai honor yang diterima, untuk para pelatih diberikan Rp.2.850.000 per orang, atlit Rp.2.800.000 per orang sedangkan satgas setiap anggota menerima Rp 3-4 juta per bulan.

“Sebenarnya satgas tidak perlu terlalu banyak, karena sebagai pelatih juga merangkap sebagai pendamping atlit. Satgas tidak perlu banyak, cukup 13 orang untuk setiap cabor dari 13 cabor yang akan berlaga di PON Papua,”tukasnya.

Editor: Petter Letsoin


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU