Koordinasi yang intens adalah kunci. Ini adalah salah satu kelebihan Bupati Malra M. Thaher Hanubun.
Langgur, suaradamai.com – Gubernur Maluku Murad Ismail menilai Kabupaten Maluku Tenggara saat ini memiliki sosok pemimpin yang sangat luar biasa dalam diri Bupati Hj. Muhammad Thaher Hanubun.
“Berbahagialah masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara karena telah memilih Bapa Thaher. Beliau adalah Bupati yang sangat luar biasa,” ujar Murad saat Safari Natal yang digelar di Aula Kantor Bupati Baru Malra, Senin (30/12/19).
Gubernur punya dasar penilaian. Hubungan yang intens membangun koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku dalam rangka memperjuangkan percepatan pembangunan di Maluku Tenggara, khususnya di wilayah Kei Besar, adalah salah satunya.
“Untuk Pembangunan Maluku Tenggara, khususnya terkait pembangunan ruas jalan di wilayah Kei Besar, Beliau (Bupati Thaher) selalu berkoordinasi dengan saya. Dan terkait jalan Trans Kei Besar ini, merupakan suatu terobosan luar biasa yang dilakukan Bupati Thaher,” ungkap mantan Dankor Brimob Polri itu.
Ia menambahkan, anggaran pembangunan jalan Trans Kei Besar sepanjang 102 kilometer adalah senilai Rp. 1,2 triliun. Murad menyatakan, nilai anggaran ini mungkin yang terbesar dari nilai anggaran yang pernah diturunkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
“Kota Ambon sekalipun, tidak sebesar seperti yang diturunkan di Kabupaten Malra,” ujarnya kagum.
Selain jalan Trans Kei Besar, ada juga jalan Elat-Hollat sepanjang 30 km yang dikerjakan oleh Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPKN) XVI Ambon Kementerian PUPR pada bulan Maret tahun 2020 nanti. Dengan demikian, jalan yang akan dikerjakan di Kei Besar sepanjang 132 km.
“Ini terobosan luar biasa yang dilakukan oleh Bupati Malra Muhamad Thaher Hanubun,” katanya memuji.
Selaras dengan apa yang telah ditunjukan Bupati Malra, Gubernur mengingatkan kepada semua Bupati maupun Wali Kota di Maluku agar intensif berkoordinasi dengan dirinya. Hal tersebut untuk memperlancar usulan pembangunan di masing-masing daerah. Kebanyakan Kementerian hanya berdasarkan pada rekomendasi Gubernur.
“Jika tidak ada rekomendasi dari Gubernur, pastinya tidak akan dilayani,” ungkapnya. (gerryngamel/labesremetwa)