Harta I Bloer Ne Minan I Umat

Ikuti suaradamai.com dispot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Kei seakan-akan mengalami degradasi dan kita seperti kehilangan jati diri.


Adagium “harta i bloer ne minan i umat” memberi pemahaman bahwa harta hanyalah kiasan hidup semata, yang terpenting adalah hidup bermasyarakat yang damai. Hal ini merupakan “snib teten” (pesan leluhur) yang hidup di tengah “umat evav” (Masyarakat Kei). Nilai ini telah digenggam sejak silam serta mampu memberi cita rasa yang harmonis dalam tatanan kehidupan masyarakat Kepulauan Kei secara kolektif hingga kini, di zaman kontemporer. Nilai ini telah memastikan bahwa wujud dari pada amanat Hukum Adat “Larvul Ngabal” dan histori “tom tad” tidak pernah sirna ditelan peradaban.

Sembari dunia berevolusi dan di tengah peradaban, hakekat dari pada nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Kei seakan-akan mengalami degradasi dan kita seperti kehilangan jati diri. Entahlah, mungkin kita terlalu mabuk harta hingga lupa hakekat dari nilai hidup yang sejatinya lebih berharga dari harta. “Harta” yang dimaksudkan harta “tanat” (tanah, petuanan) yang merupakan warisan leluhur kepada anak cucu untuk menapakan kaki dalam menjalin kehidupan bermasyarakat. 

Secara sosiologis “tanat” (tanah petuanan) di Kepulauan Kei merupakan aset atau warisan leluhur yang kemudian digenggam oleh anak cucu hingga sekarang dengan tujuan untuk dikelola dan dimanfaatkan guna kelangsungan hidup masyarakat. Tanah pun telah dibagi habis pemilikannya kepada seluruh masyarakat dalam satuan wilayah petuanan. Masih eksisnya hak petuanan berimplikasi pada penguasaan tanah selama bertahun-tahun dan beberapa generasi belum dapat diberikan justifikasi sebagai pemilik tanah tersebut, karena orang yang bukan bagian dari pemilik petuanan dapat saja mengelola tanah atas izin pemiliknya, misalnya “kait” (lahan daur ulang) yang setelah tidak digunakan oleh pemiliknya, ditinggalkan dan kemudian dapat dikelola oleh orang lain. 

Pengelolaan tanah oleh bukan pemilik berlangsung terus-menerus. Selaras dengan nilai ekonomis tanah yang meningkat, munculah sengketa antara pengelola dengan pemiliknya. Oleh karenanya, untuk mengetahui siapakah pemilik tanah, maka perlu digali sejarah pemilikan tanah ataupun asal usul pengelolaan tanah. Setiap sejarah adat mengenai pemilikan tanah oleh suatu marga/desa selalu mendapatkan pengakuan dari marga/desa lain yang petuanannya berbatasan.

Untuk memastikan pemilik tanah petuanan dapat dilihat dari wasiat, syair atau nyanyian yang dituturkan oleh leluhur. Dapat juga dilihat dari bukti fisik yang masih berdiri seperti adanya woma, yaitu suatu tempat yang dikelilingi tembok terbuat dari tumpukan batu. Woma secara harfiah berarti adalah pusat kampung, biasanya marga yang pertama kali menetap di suatu tempat akan mendirikan woma di tempat yang sulit dijangkau supaya efektif sebagai tempat pertahanan dari serangan musuh ataupun binatang buas. Batas-batas tanah petuanan biasanya berupa puncak/kaki bukit, lembah, batu besar, tumpukan batu, pohon besar atau aliran sungai.

Pembagian pemilikan tanah kepada seluruh masyarakat adat dalam satuan wilayah petuanan adalah sebagai berikut:

  • Petuanan Umum Desa/Kampung yang disebut “utan/bilan/ohoi nuhu”, yakni wilayah darat yang menjadi milik bersama seluruh warga masyarakat desa/kampung yang bersangkutan. Wilayah petuanan ini mencakup seluruh tanah desa/kampung, mulai dari kawasan pusat pemukiman atau pusat “ohoi” (kampung/desa) sampai “warain vaveon” (kawasan hutan primair) di sekitarnya, termasuk luas kawasan laut dari garis “ruat met soin” (garis batas daratan) sampai ke batas “tahit ni wear” (kawasan laut bebas) yang ditarik sebagai suatu garis lurus dari tapal batas petuanan darat. Dengan demikian, luas suatu wilayah petuanan umum desa/kampung di Kei sama dengan luas total tanah kampung/desa yang bersangkutan ditambah luas kawasan laut di hadapannya.
  • Dalam kawasan Petuanan Umum Desa/Kampung tersebut, terdapat Petuanan Marga yang disebut “rahan faam” atau “buuk faam”, yakni kawasan yang dimiliki secara tetap oleh satu “soa” (warga asli) masyarakat desa adat setempat. Setiap marga dalam satu kampung/desa memiliki petuanannya masing-masing, sebagai bagian dari keseluruhan petuanan umum desa/kampung yang bersangkutan. Petuanan marga ini hanya mencakup kawasan darat, mulai dari pusat “ohoi” sampai “kait” (ladang daur ulang). Artinya, pemilikan lahan secara tetap oleh suatu marga hanya diperbolehkan untuk keperluan “ohoi dan ohoi murin” (perumahan dan kebun dalam kampung), “rok” (kebun luar kampung/tepi kampung) serta “kait” (ladang daur ulang). Adapun kawasan “warain” (hutan produksi tetap), “waraian vaweon” (hutan primer) dan “meon” (dusun sagu) tetap menjadi milik komunal (ulayat bersama) seluruh warga desa/kampung yang bersangkutan, tidak boleh ada pemilikan marga, apalagi pemilikan pribadi. Demikian pula halnya dengan kawasan laut, seluruhnya merupakan petuanan umum desa/kampung yang tidak boleh dimiliki oleh satu marga atau pribadi tertentu.
  • Dalam kawasan petuanan marga tersebut, barulah terdapat “nutun riin matan” (petuanan keluarga pati), yakni lahan yang dimiliki secara tetap oleh suatu rumah-tangga anggota marga yang bersangkutan. Umumnya hanya terbatas untuk “ohoi” (perumahan dalam kampung) dan “ohoi murin” (kebun dalam kampung), sementara kawasan “rok” (kebun luar/tepi kampung) dan “kait” (ladang daur ulang) tetaplah merupakan petuanan marga.

Pengecualian terhadap sistem di atas dapat saja terjadi, misalnya adanya tanah yang telah diberikan kepada suatu marga sebagai imbalan jasa karena membantu dalam peperangan. Pada zaman dahulu sering terjadi pihak yang menang perang dalam suasana senang memberikan sebidang tanah kepada pihak yang membantunya. Dalam peperangan terdapat juga sejarah berupa pihak yang kalah perang menunjuk sebagian tanahnya untuk menjadi “hak makan” bagi pihak yang menang perang. Pemilik tanah tetap berada pada desa yang kalah perang, hanya orang dari desa yang menang perang bebas untuk mengambil hasil tanpa gangguan dari pihak pemilik petuanan. Pengecualian lain terjadi dalam hal sebagian kecil dari tanah petuanan desa diberikan kepada desa lain untuk tempat persinggahan/istirahat apabila mereka bepergian atau berlayar.

Perampasan hak milik atas tanah sering menimbulkan peperangan atau pembunuhan. Amanat leluhur “mel yanan ro nmat, ne mas tom ro nmam, nan bail yanad urad fel nuhu wahan soen” yang artinya “anak bangsawan gugur dan mas pusaka dikorbankan untuk membela sanak saudari dan batas tanah mempertahankan hak milik tanah dan “meti” (bagian laut yang kering atau surut)”. Kekacauan tersebut kemudian akan diselesaikan oleh para pemangku adat dan apabila tidak dapat diselesaikan, maka dilakukan sumpah “makan tanah”. Sumpah tersebut dilakukan dengan cara mengambil sedikit tanah yang disengketakan kemudian dicampur dengan air laut dan air tawar, ditambah sedikit serbuk emas. Selanjutnya tetua adat akan mengambil sumpah, baru kemudian air campuran tersebut diminum. Sumpah demikian dipercaya mempunyai konsekuensi mistik sehingga sangat ditakuti oleh orang yang bersengketa tanpa dasar hak.

Kita semua percaya bahwa pesan dan amanat leluhur “harta i bloer ne minan i umat” telah memberi arah bagi anak cucu untuk lebih mengutamakan kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai sesuai spirit “fangnanan” yang telah digenggam leluhur sejak silam, bukan sebaliknya manakala kita cenderung tersesat dalam pardigma sempit, egoisme sektoral dan mabuk akan materi yang kemudian mencederai tatanan nilai hidup masyarakat serta memberi jawaban buruk bagi cita-cita leluhur.

Salam fangnanan!

*Opini ini merupakan tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi suaradamai.com

Ikuti suaradamai.com dispot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ronald Tethool

Sosok inspiratif yang berhasil memajukan pariwisata Ngurbloat, Kepulauan Kei, Maluku.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU