“Semua masyarakat yang ada di Tanah Papua, mereka mau untuk uang itu ditransfer langsung ke rekening setiap kepala keluarga. Bila perlu hitung per jiwa. Karena jumlah jiwa orang Papua itu sedikit, sementara uangnya besar,” ujar Kepala Distrik Merdey, Yustina Ogoney.
Bintuni, suaradamai.com – Kepala Distrik Merdey, Yustina Ogoney, mengusulkan agar dana otonomi khusus (Otsus) disalurkan langsung kepada Orang Asli Papua (OAP) melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT), menyusul belum meratanya manfaat dana tersebut di tengah masyarakat akar rumput.
Menurut Ogoney, aspirasi penyaluran dana Otsus secara langsung itu merupakan harapan masyarakat di tingkat bawah yang ingin merasakan manfaat nyata dari kebijakan tersebut.
Usulan itu kembali muncul dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2027 Distrik Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Senin (9/3/2026) lalu, yang merupakan forum perencanaan pembangunan tahunan di tingkat distrik.
Dalam forum tersebut, sejumlah peserta Musrenbang dan kepala kampung mempertanyakan keberadaan dana Otsus di Distrik Merdey. Mereka mengaku hanya mendengar adanya dana tersebut, namun tidak mengetahui secara pasti penggunaannya.
Menanggapi hal itu, Ogoney menjelaskan bahwa dana Otsus memang ada di tingkat distrik, namun jumlahnya relatif kecil dan penggunaannya terbatas.
Menurutnya, dana yang dikelola di distrik saat ini hanya dialokasikan untuk kegiatan rutin kantor, sementara porsi anggaran yang lebih besar dikelola oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat kabupaten.
Kondisi ini, kata Ogoney, membuat masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari dana Otsus karena lebih banyak diwujudkan dalam bentuk program dan proyek pembangunan.
“Semua masyarakat yang ada di Tanah Papua, mereka mau untuk uang itu ditransfer langsung ke rekening setiap kepala keluarga. Bila perlu hitung per jiwa. Karena jumlah jiwa orang Papua itu sedikit, sementara uangnya besar,” ujar Ogoney.
Ia menambahkan, selama ini dana Otsus umumnya digunakan untuk kegiatan yang bersifat umum, sehingga masyarakat merasa kurang diperhatikan.
“Dana Otsus biasanya digunakan untuk kegiatan yang bersifat umum. Sehingga masyarakat mungkin merasa kurang puas atau tidak diperhatikan,” kata Ogoney.
Karena itu, ia mendorong agar pola penyaluran dana Otsus dapat dikaji ulang, salah satunya melalui skema BLT agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput.
“Semoga mereka (pemangku kebijakan) bisa dengar, sehingga mereka bisa kaji apakah uang Otsus itu bisa dikasih dalam bentuk BLT atau tidak,” ujarnya.
Ogoney juga menekankan pentingnya validitas data apabila skema BLT diterapkan, agar penyaluran tepat sasaran.
“Data ini harus valid. Data harus dari kampung, dari distrik, sampai dengan tingkat kabupaten, karena Orang Asli Papua itu ada di kampung dan distrik,” jelasnya.
Dana Otsus sendiri merupakan instrumen kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, yang selama ini dialokasikan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Namun di lapangan, manfaatnya dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
Editor: Labes Remetwa
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Teluk Bintuni
