“Usia 81 tahun tentunya merupakan usia yang matang. Namun kenyataannya, Provinsi Maluku hari ini masih jauh tertinggal dari provinsi-provinsi lain dalam pembangunan, pelayanan publik, kesehatan dan bidang lainnya,” ujarnya.
Ambon, suaradamai.com – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Provinsi Maluku menjadi momentum untuk memperkuat tekad bersama dalam mengejar ketertinggalan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Maluku dalam pidato pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka memperingati HUT ke-81 Provinsi Maluku di Ambon.
Menurutnya, usia 81 tahun merupakan perjalanan panjang yang seharusnya menjadi modal besar bagi Maluku untuk terus bergerak maju. Sebagai salah satu provinsi yang berdiri sejak awal kemerdekaan, Maluku memiliki potensi besar dan sejumlah capaian yang patut diapresiasi.
Namun, di sisi lain, masih terdapat berbagai persoalan yang menyebabkan Maluku tertinggal dibandingkan daerah lain.
“Usia 81 tahun tentunya merupakan usia yang matang. Namun kenyataannya, Provinsi Maluku hari ini masih jauh tertinggal dari provinsi-provinsi lain dalam pembangunan, pelayanan publik, kesehatan dan bidang lainnya,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih kuat, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota.
Salah satu persoalan utama, kata dia, adalah karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan. Kondisi geografis tersebut menyebabkan biaya pelayanan publik dan pembangunan menjadi jauh lebih mahal dibandingkan daerah yang berada di wilayah daratan.
Menurutnya, karakteristik biaya pembangunan di daerah kepulauan belum sepenuhnya tercermin dalam formula pembagian keuangan daerah. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang turut memperlambat laju pembangunan di Maluku.
Karena itu, perjuangan untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah kepulauan harus terus dilakukan.
“Kita berharap perjuangan tentang daerah kepulauan yang sementara ini dilakukan oleh seluruh rakyat Maluku melalui gubernur dan DPR RI dapat segera ditetapkan, sehingga ketimpangan pembangunan dan konektivitas antarpulau dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat Maluku,” harapnya.
Dorong Masyarakat Maluku Jadi Pelaku Pembangunan
Selain persoalan pembangunan dan konektivitas antarpulau, Ketua DPRD juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, anak-anak Maluku tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah.
Menurutnya, masyarakat Maluku harus diberikan ruang dan kesempatan untuk menjadi pelaku utama dalam pembangunan serta pengelolaan potensi daerah.
Tak kalah penting, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Maluku juga dinilai perlu terus diperjuangkan.
Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan amanat Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
“Kita harus terus berjuang agar negara memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat adat melalui hadirnya Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, tanpa menghilangkan kewenangan negara,” tegasnya.
Maluku Bersatu, Maju Membangun Negeri
Mengusung semangat “Maluku Bersatu, Maju Membangun Negeri”, Ketua DPRD mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat persatuan dan menjadikan masyarakat sebagai kekuatan utama dalam pembangunan daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, para bupati/wali kota, anggota DPR/DPD RI, BUMN, dunia usaha, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan Maluku.
“Mari bersatu dan terus-menerus berbuat baik, saling mendukung dan bersama-sama bekerja untuk kemajuan daerah,” ajaknya.
Ia berharap peringatan HUT ke-81 Provinsi Maluku tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata.
Momentum tersebut, kata dia, harus menjadi titik tolak untuk memperkuat tekad bersama membawa Maluku keluar dari ketertinggalan, mempercepat pembangunan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku kemudian ditutup dengan doa dan harapan agar seluruh pemimpin serta masyarakat Maluku senantiasa mendapat bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam membangun daerah menuju masa depan yang lebih baik.
Editor: Ketty Remetwa
