Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat kerja gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Provinsi Maluku bersama 10 mitra kerja, yang membahas laporan realisasi serapan PAD Tahun 2025, Senin (26/1/2026).
Ambon, suaradamai.com – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembenahan tata kelola perizinan serta penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat kerja gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Provinsi Maluku bersama 10 mitra kerja, yang membahas laporan realisasi serapan PAD Tahun 2025, Senin (26/1/2026).
Menurut Benhur, salah satu persoalan yang kerap ditemukan ialah proses perizinan yang belum sepenuhnya tuntas, sementara aktivitas investasi telah berjalan di lapangan. Meski demikian, ia mengapresiasi investor yang telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan setoran PAD tahap pertama.
“Kita harus bersyukur karena pengelolaan ini sudah berjalan dan sudah ada setoran tahap pertama. Mereka hanya meminta penundaan sampai April. Yang penting barangnya ada, karena kalau tidak ada, ceritanya akan berbeda,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa seluruh proses administrasi dan pengelolaan harus dilakukan secara tertib, transparan, dan profesional agar benar-benar memberi kontribusi maksimal terhadap PAD. Menurutnya, adanya perkembangan positif dibandingkan periode sebelumnya menunjukkan kemajuan yang perlu terus didorong.
“Kita melihat sudah ada kemajuan, dan kita berharap kemajuan itu bisa mendorong ekspansi ke depan, termasuk pengelolaan yang dipisahkan maupun yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah,” katanya.
Benhur juga menyoroti potensi sejumlah sektor strategis, termasuk pengelolaan sumber daya alam, yang dinilai dapat menjadi penopang peningkatan PAD ke depan. Untuk itu, DPRD mempertimbangkan pembentukan panitia khusus (pansus) guna melakukan kajian lebih mendalam.
“Kita akan mempertimbangkan pembentukan pansus secara baik. Ini sesuatu yang strategis karena sudah dimulai sejak tahun lalu, dan sekarang kita fokus pada langkah-langkah praktis di tahun berjalan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa APBD telah ditetapkan sehingga tantangan utama saat ini berada pada tahap implementasi. Ia berharap tidak ada lagi kendala administratif yang berlarut-larut dan dijadikan alasan di kemudian hari.
“Kita ingin semua proses berjalan baik dan terintegrasi antar-OPD, sehingga harapan bersama bisa dibuktikan dengan setoran PAD yang maksimal,” pungkasnya.
