Potensi kerawanan ini disimpulkan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan riwayat penyelenggaraan Pemilu di Malra.
Langgur, suaradamai.com – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara (Bawaslu Malra) Richardo E. A. Somnaikubun mengungkap setidaknya delapan potensi kerawanan di Pilkada Malra 2024.
Hal yang ia sampaikan dalam rapat koordinasi bersama stakeholder di Aula Kantor Bupati, Jumat (20/9/2024) itu, bertujuan meminta dukungan semua pihak dalam rangka berpartisipasi aktif mengawasi jalannya pesta demokrasi.
Potensi kerawanan ini, kata Somnaikubun, disimpulkan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan riwayat penyelenggaraan Pemilu di Malra. Adapun delapan potensi kerawanan tersebut, yakni:
- Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pelaksanaan black campaign (kampanye hitam) di media sosial.
- Keterlibatan ASN, kepala desa, dan perangkat desa, dalam kampanye secara langsung maupun di medi sosial.
- Kesesuaian serta ketepatan jumlah logistik dalam proses pendistribusin ke TPS.
- Terdapat pemadaman listrik pada saat proses pungut-hitung yang berdampak pada hilangnya singnal komunikasi di Pulau Kei Besar. Hal ini menghambat proses pelaporan secara berjenjang.
- Pelayanan perpindahan administrasi kependudukan antar kabupaten/kota yang berpotensi menyebabkan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali.
- Belum maksimalnya dukungan pelayanan kesehatan kepada penyeleggara pada saat pungut-hitung.
- Intimitdasi kepada penyelenggara pada tahapan pungut-hitung dan rekapitulasi.
“Kerawanan tertinggi itu ada pada tahap pungut-hitung atau di hari H. Itu menjadi tahapan paling rawan. Kemudian disusul dengan tahapan kampanye dan pencalonan,” imbuh Somnaikubun menjelaskan potensi kerawanan pada tahapan Pemilu.
Editor: Labes Remetwa
