Komisi I DPRD Maluku Bahas Pemekaran 13 DOB dan Provinsi Maluku Tenggara Raya

Selain membahas 13 Daerah Otonom Baru (DOB), rapat juga membahas kesiapan pemekaran Provinsi Maluku Tenggara Raya (MTR).


Ambon, suaradamai.com – Komisi I DPRD Provinsi Maluku menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama tim pemekaran dalam rangka mengecek kesiapan pemekaran 13 Daerah Otonom Baru (DOB).

Selain membahas soal 13 DOB, rapat juga membahas kesiapan pemekaran Provinsi Maluku Tenggara Raya (MTR). Rapat tersebut melibatkan Ketua DPRD dan Biro Pemerintahan dari delapan kabupaten/kota. Pertemuan berlangsung di ruang paripurna DPRD Maluku, Selasa (1/3/2022).

Kepada awak media usai rapat, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra mengatakan, rapat komisi dalam rangka menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh Forum Komunikasi Percepatan Pemekaran 13 DOB di Provinsi Maluku dan Provinsi MTR yang sudah berlangsung sejak tahun 2015.

Sebab itu, kata Amir, Komisi I mengundang para pihak untuk sama-sama membicarkan sejauh mana langkah tim pemekaran melakukan persiapan.

Dikatakan, dari 13 DOB yang mengajukan pemekaran dan sesuai hasil verifikasi, baru lima DOB yang sudah memenuhi persyaratan sesuai UU nomor 23 tahun 2015 dan adiminstrasi yakni, Kabupaten Aru Perbatasan, Kabupaten Kei Besar, Kabupaten Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Tanimbar Utara, dan Kota Bula.

Kelima daerah itu, lanjut Rumra, sudah memenuhi syarat, baik dukungan bersama dalam bentuk persetujuan DPRD dan pemerintah daerah, secara adiministrasi, dan jumlah kecamatan.

Sementara dalam paparan tim pemekaran, sebagian calon DOB belum direstui oleh Bupati dan DPRD setempat, seperti calon DOB di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), seperti Kepulauan Lease, Banda, Jazirah Leihitu dan Seram Utara. Sama halnya juga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Editor: Labes Remetwa


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU