Pelantikan Pejabat Maluku: Huwae Jabat Asisten Pemerintahan, Renwarin Jabat Kadis Kominfo

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan SK Gubernur Nomor 282 tanggal 17 Februari 2022.


Ambon, suaradamai.com – Wakil Gubernur Maluku (Wagub) Barnabas Nathaniel Orno mengambil sumpah/janji dan melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Pelantikan dipusatkan di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Jumat (18/2/2022).

Pejabat Tinggi Pratama yang dimutasikan, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Provinsi Maluku Samuel Estefanus Huwae menempati jabatan baru sebagai Asisten Pemerintahan Setda Maluku. Sedangkan jabatan Kadis Kominfo ditempati Titus F. Renwarin yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Maluku.

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan SK Gubernur Nomor 282 tanggal 17 Februari 2022. Sementara Administrator dan Pengawas Lingkup Pemprov Maluku dilantik berdasarkan SK Gubernur Nomor 283 tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022.

Proses pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Maluku, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Wagub, penandatanganan berita acara pelantikan, penandatangan pakta integritas serta penyampaian kata-kata pelantikan oleh Wagub.

Wagub dalam sambutannya menyampaikan, tahun 2022 adalah tahun yang penuh tantangan selain karena  segera memasuki tahun ke-empat dari periode kepemimpinan pemerintahan 2019-2024 dengan target-target kinerja pembangunan yang harus dicapai, juga masih dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19.

Mantan Bupati MBD ini mengatakan, banyak kemajuan yang telah raih dalam berbagai sektor pembangunan. Namun di sisi lain, juga harus segera mengejar target-target pembangunan yang belum tercapai.

“Untuk itu kita harus melakukan akselerasi pembangunan, dan itu akan bisa tercapai jika birokrasi dapat bergerak cepat, terukur dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah,” kata Wagub mengingatkan.

Dalam konteks tersebut, sebut Wagub, penataan birokrasi menjadi sebuah kebutuhan untuk menjamin agar tetap berada di jalur yang tepat dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah tahun 2024.

Sebab itu, ia menegaskan bahwa pelantikan atau penataan birokrasi yang  dilakukan harus dimaknai sebagai kebutuhan organisasi untuk mendapatkan struktur birokrasi Pemprov Maluku yang ideal, diisi oleh orang-orang yang tepat, memiliki integritas dan kapasitas yang kuat, serta profesional.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, Wagub pun menegaskan sekaligus mengintruksikan hal-hal strategis kepada para pejabat yang dilantik.

Pertama, melakukan konsolidasi dan adaptasi serta menguasai tugas pokok dan fungsi pada jabatan dan tempat tugas yang baru. Kedua, Wagub meminta para pejabat yang dilantik dapat melakukan Langkah-langkah extraordinary atau langkah-langkah luar biasa dalam membantu penanganan Covid-19.

Ketiga, membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi secara efektif dengan semua unit kerja dan pemangku kepentingan. Keempat, Wagub meminta agar terus menciptakan inovasi bagi percepatan pembangunan daerah.

Editor: Labes Remetwa


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU