Sebagian gorong-gorong yang dibangun sejak zaman Belanda sudah tertutup akibat reklamasi. Ini memiliki dampak terhadap ekosistem Hoat Sorbay.
Langgur, suaradamai.com – Komisi III DPRD Kabupaten Maluku Tenggara melanjutkan pembahasan pembangunan gedung pesparawi di Kecamatan Kei Kecil serta pembangunan reklamasi jalan dan perumahan di Ohoi Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay.
Pembahasan ini dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PKPP) di ruang rapat komisi, Rabu (1/7/2020).
Hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi III DPRD Malra Stephanus Layanan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Malra Septian Brian Ubra, Sekretaris Komisi III DPRD Malra Cristo Beruat, anggota Komisi III DPRD Malra Petrus Elmas, Wilibrordus Lefteuw, Christian Meturan, dan Blandina Fautngilyanan; Kepala Dinas PUTR Jan Rahanra dan Kepala Dinas PKPP Afan B. Ifat.
Ketua Komisi III DPRD Malra Stephanus Layanan, usai rapat, menjelaskan bahwa RDP tersebut dalam rangka mendapatkan penjelasan terkait penyelesaian proses jual beli tanah untuk pembangunan gedung Pesparawi.
“Tadi penjelasan Kepala Dinas PKPP bahwa sudah diproses (pembebasan lahan). Dan kita berharap segera menyelesaikan surat-surat tanah agar pembangunan fisik gedung segera diselesaikan. Anggaran sudah tersedia Rp 2,8 miliar untuk pembangunan fisik,” jelas Stef.
Terkait pembangunan reklamasi jalan masuk Ohoi Dian Pulau, masyarakat ohoi setempat sudah mulai membangun perumahan. Hal ini kemudian menjadi perhatian Komisi III karena belum ada penataan yang baik dari sisi kesehatan dan lingkungan.
“(Pembangunan perumahan itu) tidak memperhatikan masalah kesehatan … akhirnya jadi kumuh, mengenai MCK yang akan dibangun. Sementara saluran air sudah banyak ditutup,”
“Kita juga berharap PU segera membangun ulang gorong-gorong atau saluran air yang menuju ke arah hulu hoat … supaya ekosistem yang ada di kampung-kampung (di Hoat Sorbay) misalnya rumput laut dan lain-lain itu tetap hidup. Dengan pembangunan (reklamasi dan perumahan), gorong-gorong yang dibangun sejak zaman Belanda itu sudah tertutup,” tambah Stef.
Stef menambahkan, pihaknya terus mendesak pemerintah daerah menyelesaikan proses pelepasan lahan untuk pembangunan gedung Pesparawi. Serta mendorong penganggaran pada APBD 2021 guna penyelesaian pembangunan gedung Pesparawi dan juga gorong-gorong di reklamasi jalan Dian Darat – Dian Pulau.
Editor: Labes Remetwa