“Narasi apapun yang dipakai dalam menyusun dokumen ini (KUA-PPAS APBD 2021), arahnya cuma satu, adalah menjamin bahwa anggaran 2021 itu ada manfaat untuk rakyat, itu saja,” kata Pit.
Langgur, suaradamai.com – Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara meminta kebijakan anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah harus ada manfaat dan mendukung leading sector pembangunan, yakni perikanan dan pariwisata.
Usulan pertama datang dari Petrus Elmas. Politisi Partai PKPI ini mengatakan, analisa internal maupun eksternal tentang kebijakan anggaran boleh dibuka dalam forum dengan DPRD, agar bersama-sama mencari jalan keluar atas persoalan pembangunan di Malra.
“Analisa internal itu harus dibuka seluas-luasnya, tidak ada yang tabu. Kalo kurang itu mari katong (kita) perbaiki sama-sama,” ujar Pit, sapaan Petrus dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD 2021 di ruang rapat Banggar DPRD Malra, Jumat (13/11/2020).
“Narasi apapun yang dipakai dalam menyusun dokumen ini (KUA-PPAS APBD 2021), arahnya cuma satu, adalah menjamin bahwa anggaran 2021 itu ada manfaat untuk rakyat, itu saja,” tambahnya.
Wakil Ketua Banggar Albert Efruan juga angkat bicara. Dia akui, untuk rencana pembangunan fisik sudah pasti keberpihakan anggaran mengarah kepada rakyat. Namun Albert menuntut lebih, dia minta pemerintah daerah lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan.
“Setelah kita bacakan (dokumen KUA-PPAS), lagi-lagi saya harus bilang, bahwa leading sector kita itu hanya nama. Setelah melihat item penganggaran yang ada di sini, sama sekali leading sector itu tidak disebutkan … Anggaran kita ini arahnya ke mana?” ujar politisi Partai Gerindra itu.
Hal senada disampaikan anggota Banggar Stephanus Layanan. Stef menjelaskan, kebijakan anggaran itu disesuaikan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati, kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Mau dibawa ke mana Kabupaten Maluku Tenggara? Apa yang menjadi riil oleh pemerintahan ini? Prioritasnya apa? Leading sector mana yang menjadi andalan untuk kita kerahkan semua ke situ? Misalnya, Kota Langgur itu mau dijadikan kota wisata kah? Kota pendidikan kah? atau kota apa? Jadi arahnya harus jelas,” ujar Politisi Partai PDI-P itu.
Editor: Labes Remetwa