Senin, Oktober 26, 2020

Mahasiswa Farmasi Demo DPRD Maluku Karena Tidak Miliki Legalitas

“Seharusnya pelayanan Farmasi bisa berdiri sendiri dengan payung hukum jelas berdasarkan undang-undang,” kata Muhdi.


Ambon, suaradamai.com – Tidak miliki payung hukum yang jelas dan kuat dalam bentuk undang-undang, puluhan Mahasiswa Farmasi STIKES  Maluku Husada menggelar aksi demo di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Selasa (29/9/2020) pagi.

Dalam aksi yang dilangsungkan pada pukul 09.00 WIT, hingga 11.30 WIT tersebut, mereka mendesak agar RUU Praktik Kefarmasian segera masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang.

“Kami juga mendesak agar Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI nomor 3 tahun 2020, yang menyatakan tenaga farmasi di Rumah Sakit, sebagai tenaga non medis harus dibatalkan,” jelas Koordinator Aksi Muhdi Sapsuha dalam orasinya.

Baca juga: Demo di DPRD Ricuh: Mahasiswa Dibubarkan Karena Dianggap Kurang Etis

Tidak hanya itu, mereka menilai Permenkes nomor 3 tahun 2020, sangat merugikan pihaknya. “Padahal aturan sebelumnya, pelayanan farmasi dinyatakan sebagai penunjang medis, kenapa diubah lagi, ” kata dia.

Menurutnya, seharusnya pelayanan Farmasi bisa berdiri sendiri dengan payung hukum jelas berdasarkan undang-undang. Agar, kata dia, tidak ada lagi para apoteker yang dipidanakan dalam setiap menjalankan tugas.

“Apotik banyak disidak oleh pihak kepolisian, para apoteker yang terkena sidak tidak dapat berbuat banyak, lantaran tak memiliki payung hukum jelas,” tegasnya.

Pihaknya meminta, agar DPRD Provinsi Maluku, melalui komisi empat agar bisa memperjuangkan aspirasi mereka. “Agar, ketika kita selesai kuliah, kesannya tidak sia-sia, ” paparnya.

Baca juga: Ampera Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi Terkait Aksi Joget dan Isu Penculikan Aktivis

Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku, Samson Attapary, yang menemui langsung para demonstran mahasiswa kesehatan ini mengatakan, pihaknya akan mengawal aspirasi tersebut.

“Dalam waktu dekat, kami akan menggelar pertemuan dengan PD Ikatan Apoteker Indonesia Maluku, guna mengawal bersama kepentingan terkait kefarmasian ini, ” jelas Attapary.

Samson juga mengaku, permintaan para demonstran ini sepenuhnya merupakan kebijakan penuh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan RI, Terawan Putranto.

“Mengingat ini sepenuhnya menjadi keputusan Pempus, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin, guna memperjuangkan hal ini. Supaya tidak ada yang merasa dirugikan, dari setiap regulasi yang dikeluarkan,” tuturnya.

Baca juga: Aliansi Taniwel Raya Demo Tolak Tambang Marmer

Sementara salah satu demonstran lainnya, Hijrah Tueka mengatakan, DPRD Provinsi Maluku, melalui komisi 4, jangan hanya membuat janji terhadap mereka tanpa ada realisasi nyata.

“Kami berharap apa yang disampaikan Komisi empat, bukan sekedar janji. Kami perlu pembuktian secepatnya. Jika, tuntutan kami tidak digubris, dalam waktu dekat, kami akan melakukan aksi dengan masa yang lebih besar, ” tutup Hijrah.

Editor: Labes Remetwa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ARTIKEL TERPOPULER

Pemkot Tual Pulangkan 254 Pelaku Karantina: Terbanyak Mahasiswa

Wali Kota memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menasihati pelaku karantina yang sebagian besar adalah pelajar mahasiswa.

Tharob: Varietas Bawang Merah Tajuk Lebih Baik dan Cocok di Kei

Bawang merah varietas tajuk yang diproduksi di Kei memiliki ciri yang sama seperti di Nganjuk, Jawa Timur. Langgur, suaradamai.com...

Jalan Trans Pulau Kei Besar Resmi Jadi Proyek Prioritas Nasional

Selamat untuk seluruh masyarakat Maluku Tenggara. Kita tatap Maluku Tenggara yang lebih baik. Langgur/Jakarta, suaradamai.com – Kabar baik bagi...

Kerajinan Tangan Warga Ohoiren Perlu Inovasi

Kerajinan tangan lokal mulai mengalami kemunduran karena tidak ada inovasi. Langgur, suaradamai.com – Industri kreatif seperti kerajinan tangan...

KOMENTAR TERBARU