“Rumah-rumah ini akan dibangun pada akhir 2025 melalui program FLPP untuk MBR, dengan dukungan bank dan BPS,” ujar Nurlita.
Dobo, suaradamai.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Penyediaan Data dan Penyelenggaraan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta ASN di Maluku.
Penandatanganan berlangsung di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wisma Mandiri II, Selasa (16/9/2025).
Kemudian dilanjutkan oleh para Bupati dan Wali Kota se-Maluku, termasuk Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel, disaksikan perwakilan BTN, BP Tapera, Anggota DPR RI Saidah Uluputty, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, dan sejumlah stakeholder lainnya.
Nota ini menegaskan komitmen untuk menyediakan data akurat guna mendukung pembangunan perumahan bagi MBR dan ASN. Kementerian PKP bersama BP Tapera mengalokasikan 3.000 unit rumah subsidi untuk Maluku pada 2025, dengan 200 unit dialokasikan untuk Kabupaten Kepulauan Aru.
Program ini diharapkan mempermudah masyarakat dan ASN memiliki hunian layak di wilayah kepulauan.
Sebelum penandatanganan, Menteri Maruarar mengadakan audiensi dengan Gubernur dan kepala daerah.
Ia menegaskan pentingnya data BPS sebagai acuan tunggal. “Ini peluang emas untuk berkoordinasi dengan BPS. Data itu kunci, dan kami hanya pakai data BPS,” ujarnya
Ia juga mengapresiasi Gubernur Maluku atas timnya yang lengkap.
Dalam suasana akrab, Menteri bertanya, “Dari Maluku, yang paling jauh dari mana?” Gubernur menjawab, “Kepulauan Aru dan MBD.” Maruarar menambahkan, “Kami layani dengan regulasi dan pengetahuan yang jelas.
Gubernur Hendrik menegaskan, “Data BPS yang akurat memastikan bantuan kita tepat sasaran.”
Menteri menyambut baik, seraya menegaskan bahwa kebijakan satu data merupakan arahan Presiden.
“Kami hanya gunakan data BPS, sesuai instruksi Presiden,” katanya.Di akhir acara, Menteri memastikan, “3.000 unit rumah subsidi siap terserap di 2025?” Gubernur menjawab tegas, “Siap!”
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Maluku, Nurlita Soulissa, merinci alokasi 3.000 unit rumah subsidi, di antaranya:
- 250 unit untuk Maluku Tengah
- 500 unit untuk Maluku Tenggara
- 350 unit untuk Seram Bagian Barat
- 300 unit untuk Buru Selatan
- 300 unit untuk Buru
- 200 unit untuk Kepulauan Tanimbar
- 180 unit untuk Kota Tual
- 200 unit untuk Kepulauan Aru
- 200 unit untuk Seram Bagian Timur
- 50 unit untuk Maluku Barat Daya
- 470 unit untuk Kota Ambon
“Rumah-rumah ini akan dibangun pada akhir 2025 melalui program FLPP untuk MBR, dengan dukungan bank dan BPS,” ujar Nurlita.
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Kepulauan Aru
