MALTENG- Setelah mengalami dinamika yang panjang serta pembahasan yang cukup alot. Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dengan agenda pemilihan Ketua DPD II yang berlangsung, Kamis (27/8) dini hari, akhirnya diputuskan untuk berlanjut ke ibu kota Provinsi Maluku.
Pimpinan Sidang Yusril AK Mahedar, menjelaskan kalau pemberi rekomendasi kepada kandidat calon Ketua DPD II dalam musda itu, berdasarkan SK DPD II Partai Golkar yang ditanda tangani oleh Ketua Rudolf Lailossa dan Sekretaris Hassan Alkatiri.
“Sidang saya skors dan dibawah ke Ambon. Rujukan kita adalah SK DPD II Partai Golkar Malteng,” ucap Mahedar yang dibarengi dengan mengetuk palu sidang.
Dengan demikian, putusan untuk melanjutkan musda di Kota Ambon, telah mematahkan keinginan pendukung kandidat calon ketua DPD II Golkar Rasit Sahubawa. Dimana menginginkan, rujukan pemberi rekomendasi pimpinan kecamatan Partai Golkar menggunakan SK DPD II yang ada pada silon KPU Malteng, yang ditanda tangani Tammat R Talaohu selaku Plt Ketua DPD tahun 2017.
Mahedar menegaskan, landasan pijak dalam Musda DPD II ini merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Golkar Nomor 02 pasal 30. Sehingga baginya, tidak ada rujukan lain, namun karena semangat musda adalah rekonsilisasi, maka ia membuka ruang melihat SK DPD II yang dimasukan ke Silon KPU.
Dari pantauan media ini, disaat melakukan kroscek data yang dicopy dari Silon KPU, Rudolf Lailossa yang merupakan pesaing Sahubawa menyodorkan data Silon DPD II yang ada di DPP. Sehingga Mahedar membuka ruang kroscek SK DPD yang berasal dari DPP. Saat melakukan kroscek antara SK DPD II Golkar yang ada di DPD, KPU dan DPP berbeda.
Di kesempatan yang sama, Rudolf Lailossa sebagai Ketua DPD Golkar Malteng sebagai ketua terpilih mengatakan sebagai kader Golkar itu, kita harus taat pada ada payung Golkar, ajek Golkar yaitu AD/ART partai PO pujlak dan juknis sebagai rujukan kita berpartai.
“Kemarin itu riak-riak yang terjadi di Maluku tengah, karena memang kawan-kawan yang lain itu mungkin belum terlalu mengerti terkait dengan kita berpartai. Dilihat dengan datangnya teman-teman dari kecamatan, saya selaku ketua DPD Golkar juga tidak tahu, sementara musda itu hajatan DPD 2 dan yang hadir sesuai jumlah kedua itu adalah untuk ketua dan sekretaris, yang sk-nya telah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPD,”Kata Lailossa.
Menurutnya, hal itulah yang membuat sedikit teriak-teriak, tetapi kemarin setelah semuanya selesai kita sudah bersepakat bahwa kembali ke keputusan SK DPD 2, itu berarti kita tidak boleh lagi berpikir tentang kemauan kita tapi bagaimana kita mempertahankan juklak.
“Agar kita selalu berpikir tentang rujukan juklak, bukan juklak berpikir tentang diri kita kembali jadi kita semua harus berfokus pada juklak. Kalau juklak berarti otomatis saya sudah mendapat 16 kecamatan, jadi setelah sampai ke Ambon mungkin pimpinan sidang akan membacakan keputusan yang ditetapkan sesuai SK jumlah kedua dan selanjutnya dipastikan akan langsung penetapan,”Ujar Lailossa.
Lailossa menambahkan jadi di Golkar ini suatu kesatuan, satu komunitas, memang paham ideologi itu satu, tetapi kepentingan itu berbeda pada saat musda. Tapi setelah musda kita gabung lagi untuk menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk meraih agenda-agenda politik ke depan.
“Setelah musda selesai bulan September itu seluruh musda 15 kecamatan harus selesai dan saya akan membagi habis teman-teman di 15 kecamatan supaya kita selesai September, itu paling lambat musda paling lambat Oktober awal itu seluruh kecamatan di Maluku tengah setiap selesai,”Ungkap Lailossa.