Dalam sidang paripurna itu, DPRD Tual menyoroti tiga point kritis terkait penyelenggaraan Badan Kepegawaisn dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM)
BPKPSDM harus lebih fokus melakukan pengawasan dan pembinaan karakter aparatur serta harus berani memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar disiplin, dan hal-hal lain yang dapat melahirkan stigma negatif terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
Tual, suaradamai.com – DPRD Kota Tual berikan catatan dan rekomendasi mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tual Tahun Anggaran 2020 yang di sampaikan pada Rapat Paripurna, beberapa waktu lalu.
Dalam sidang paripurna itu, DPRD Tual menyoroti tiga point kritis terkait penyelenggaraan Badan Kepegawaisn dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) diantaranya;
Program kepegawaian dan pengembangan SDM dengan alokasi belanja langsung sebesar 4 miliar 764 juta 920.200 rupiah atau 97,92% dengan sisa anggaran sebesar 8.690.150 rupiah atau 2,8% penyerapan anggaran sudah cukup baik.
Selanjutnya, pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan aparatur pada BKPSDM yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah.
BPKPSDM harus lebih fokus melakukan pengawasan dan pembinaan karakter aparatur serta harus berani memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar disiplin, dan hal-hal lain yang dapat melahirkan stigma negatif terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
Selain itu, pelaksanaan kegiatan seleksi jabatan tinggi Pratama dalam lingkup pemerintah kota Tual, agar dapat disampaikan kepada DPRD untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, dan sekaligus referensi bagi DPRD dalam melakukan pengawasan terkait dengan pemanfaatan dana dari pelaksanaan program dimaksud.
Editor: Petter Letsoin
Baca juga:
