Pengawasan di Malra, DPRD Maluku Temukan Pembayaran Upah Honorer di Bawah Standar

Andi menemukan sejumlah sekolah di Malra, yang membayar upah guru honorer masih di bawah standar.


Ambon, suaradamai.com – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Andi Munaswir, menemukan pembayaran upah guru honorer di sejumlah sekolah di Kabupaten Maluku Tengara, masih di bawah standar.

Politisi Partai Gerindra itu menyesalkan kondisi tersebut. Menurut Andi, pihak sekolah seharusnya membayar upah guru honorer pada tahun 2022 ini sebesar Rp2 juta per guru sesuai kesepakatan dengan pemerintah.

Penentuan besaran upah tersebut, Andi menuturkan, dilakukan berdasarkan jumlah dana BOSNas yang diterima pihak sekolah.

Menurut Andi, Kabupaten Maluku Tenggara merupakan penerima dana BOSNas tertinggi kedua di Provinsi Maluku, yaitu sekitar Rp2 juta per siswa per tahun.

Rata-rata sekolah yang Komisi IV datangi, tambah Andi, memiliki jumlah siswa sebanyak 400an orang. Jika dikalikan maka setiap tahun sekolah tersebut mendapat dana BOSNas sebesar Rp800an juta.

Sementara itu, Andi menambahkan, jumlah guru kontrak di sekolah-sekolah rata-rata di bawah 10 orang. Artinya, dana BOSNas sangat cukup untuk membayar upah para guru kontrak sesuai kesepakatan dengan pemerintah.

“Kesepakatan kita dengan pemerintah bahwa untuk upah kontrak tahun 2022 ini adalah Rp2 juta. Tetapi, kenyataan yang kita lihat di lapangan, itu masih di bawah standar,” ungkap Andi kepada wartawan di Ambon, Selasa (5/7/2022).

“Kita sangat kecewa dengan pola pembayaran seperti itu. Kan sudah ada Juknis dari kementerian … maksimal 50 persen (dari dana BOSNas). Tapi, yang ada, di bawah 20 persen,” ungkap Andi kesal.

Andi menyebut dua sekolah di Malra yang tidak taat pada kesepakatan itu, antara lain SMK Negeri 2 Maluku Tenggara dan SLB. Selain itu, masih ada sekolah lain di Malra dan daerah lain di Maluku yang juga belum membayar upah guru honorer dengan baik.

Kabar baiknya, menurut Andi, pihak sekolah sudah berjanji untuk memperbaiki pola pembayaran.

“Nanti kita evaluasi lagi. Kalau mereka tidak mengindahkan imbauan dari Komisi IV, Dinas Pendidikan, kita minta dievaluasi saja,” tegas anggota Komisi IV itu.

Untuk diketahui, ada tiga sumber pendapatan sekolah untuk bisa membayar upah tenaga honorer, yakni dana BOSNas, dana BOSDa sebesar Rp150 ribu per siswa per tahun, dan dana komite.

Editor: Labes Remetwa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU