Ke mana larinya dana otonomi khusus untuk perempuan dan anak di Papua Barat? Pertanyaan itu yang mendorong Pokja Perempuan MRPB turun langsung ke Teluk Bintuni.
Bintuni, suaradamai.com – Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) melakukan monitoring penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) bidang perempuan dan anak di Kabupaten Teluk Bintuni, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Teluk Bintuni.
Monitoring dipimpin Wakil Ketua Pokja Perempuan MRPB Theres F. Ateta, didampingi Anggota Pokja Perempuan MRPB Iluminata Fenentruma.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pemantauan dana Otsus yang dilakukan Pokja Perempuan MRPB di tujuh kabupaten se-Provinsi Papua Barat.
“Kami tidak datang mencari-cari kesalahan di dinas terkait yang mengelola dana otsus. Namun, banyak timbul pertanyaan dari masyarakat bahwa dana otsus itu kemana,” kata Theres.
Enam organisasi perangkat daerah (OPD) diundang dalam pertemuan tersebut, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB); Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Perindagkop dan UMKM); Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK); Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfoperstatik); Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora); serta Dinas Kesehatan.
Berdasarkan pantauan Suara Damai, seluruh OPD hadir dalam pertemuan tersebut, kecuali Dinas Kesehatan. Pertemuan diawali dengan pemaparan laporan penggunaan dana Otsus oleh masing-masing OPD, dilanjutkan dengan tanggapan dari Pokja Perempuan MRPB.
Dalam kesempatan itu, Pokja Perempuan MRPB meminta seluruh OPD yang hadir menyerahkan data lengkap penyaluran dana Otsus kepada Orang Asli Papua (OAP).
Theres menjelaskan, hasil monitoring akan dibawa ke tingkat internal Pokja Perempuan MRPB untuk dievaluasi.
“Dari hasil monitoring ini tentunya kami akan bawa dan evaluasi dalam Pokja Perempuan MRPB. Kemudian kita bisa melihat dari data-data yang didapat apakah tepat sasaran atau tidak,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan mengidentifikasi kendala di lapangan terkait penggunaan dana tersebut, sebelum menyusun rekomendasi.
“Selanjutnya kami berikan rekomendasi. Kami akan tindaklanjut ke tingkat provinsi atau bahkan teruskan ke pusat,” kata Theres.
Menurutnya, kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari upaya memperjuangkan hak-hak perempuan Papua serta mendorong keadilan dan kesetaraan gender di Provinsi Papua Barat.
Suaradamai.com akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut dalam beberapa artikel/video berita yang akan ditayangkan berturut-turut selama pekan ini.
Editor: Labes Remetwa
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Teluk Bintuni
