Di balik semangat perempuan Papua mengembangkan usaha dan pendidikan di Distrik Tomu, tersimpan persoalan serius mulai dari akses sekolah yang memprihatinkan, Puskesmas bocor, hingga kasus pernikahan dini pada anak usia sekolah.
Bintuni, suaradamai.com – Persoalan pendidikan, kesehatan, hingga praktik pernikahan dini menjadi sorotan dalam kunjungan kerja (Kunker) Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) di Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, pada 3–5 Mei 2026.
Kunker yang dipimpin Wakil Ketua Pokja Perempuan MRP Papua Barat, Theres F. Ateta, itu dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya perempuan asli Papua, terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.
“Kunjungan kami di Distrik Tomu ini kami melihat kondisi dan keadaan perempuan Papua menyangkut dengan mereka punya UMKM atau apapun yang sedang mereka jalankan di distrik ini,” ujar Theres.
Kegiatan diawali dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Pertemuan Distrik Tomu yang melibatkan Tim Penggerak PKK Distrik Tomu, TP-PKK dari tujuh kampung, Dharma Wanita Persatuan (DWP), Bhayangkari, pelaku UMKM D’Tomu, guru dari jenjang TK hingga SMA, tenaga kesehatan, kelompok tani, serta sejumlah kepala kampung.
Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dukungan terhadap UMKM perempuan, hingga persoalan sosial yang menyangkut perempuan dan anak.
Perjuangan Pendidikan di Udagaga
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi pendidikan di Kampung Udagaga atau RT 5 Kampung Sebyar Rejosari.
Kepala TK Negeri Nagiti Udagaga, Henny Marisan, menceritakan perjuangannya membuka sekolah sejak 2008 demi memastikan anak-anak di wilayah tersebut tetap mendapat pendidikan.
Ia mengaku mengajar tanpa gaji selama lima tahun dan harus menggunakan penghasilan suaminya untuk membeli buku dan alat tulis bagi murid-muridnya.
“Kami punya kesulitan di sana yaitu akses ke Udagaga yang harus menyeberangi kali. Jembatan di sana sudah hampir rubuh. Kalau lewat, jembatan bergoyang,” ungkapnya.
Menurut Henny, akses menuju sekolah juga berlumpur dan sulit dilalui. Bahkan, ia harus mencari donatur hingga ke Makassar untuk membantu pembangunan gedung sekolah.
“Saya sangat peduli dengan masyarakat di Udagaga sehingga saya terlibat sebagai guru padahal saya hanya ibu rumah tangga,” katanya.
Theres mengatakan perjuangan guru di Udagaga menjadi perhatian Pokja Perempuan MRP Papua Barat.
“Ada seorang ibu dan suaminya secara swadaya mendirikan dan mengembangkan sekolah itu,” ujarnya.
Sementara itu, Guru SD Negeri Tomu, Busmawanti, mengungkapkan sekolahnya masih kekurangan tenaga pendidik akibat adanya pemindahan guru.
“Kami memiliki siswa yang cukup banyak. Salah satu kendala kami adalah kekurangan tenaga guru,” katanya.
Ia juga meminta adanya sosialisasi bagi siswa terkait pubertas dini dan pergaulan anak di tengah perkembangan zaman.
Fasilitas Kesehatan Rusak dan Kasus Stunting
Selain pendidikan, persoalan kesehatan turut menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut.
Kepala Puskesmas Aranday, Sarifa Iribaram, mengungkapkan kondisi gedung Puskesmas yang rusak parah dan belum mendapat penanganan.
“Tiang-tiang di bawah sebagian sudah patah-patah, atap bocor. Kalau hujan lebat, pasien datang berobat harus menyesuaikan dengan gedung yang bocor,” katanya.
Menurut Sarifa, pembangunan gedung baru Puskesmas yang dimulai sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 juga belum selesai dan hingga kini belum dilanjutkan.
Ia mengatakan sebagian besar pasien yang dirujuk ke Bintuni merupakan ibu hamil, bayi, balita, serta pasien stunting dan kurang gizi.
“Transportasi laut sangat penting bagi kami untuk merujuk pasien. Kami dari Puskesmas tanggung BBM, sementara keluarga pasien membantu biaya transportasi,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Theres mengatakan kondisi fasilitas kesehatan di Distrik Tomu menjadi perhatian serius Pokja Perempuan MRP Papua Barat.
“Ada beberapa aspirasi yang disampaikan, salah satunya atap Puskesmas yang sudah bocor. Ini menjadi perhatian kami juga menyangkut kesehatan anak-anak di sini, terutama perempuan,” katanya.
Pernikahan Dini Jadi Sorotan
Dalam RDP tersebut, Staf Distrik Tomu, Helena Rut Kondologit, turut menyoroti praktik perkawinan dini yang terjadi di Udagaga.
Menurutnya, kondisi tempat tinggal yang padat serta minimnya fasilitas turut memengaruhi kehidupan sosial anak-anak.
“Satu rumah bisa lima keluarga, bisa enam keluarga. Bagaimana anak-anak Papua SD, SMP, dan SMA sudah kecelakaan (hamil),” ujarnya.
Ia menjelaskan, masyarakat Udagaga berjumlah sekitar 96 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa.
Helena berharap MRP Papua Barat dapat membantu mencarikan solusi terhadap persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, khususnya perlindungan anak dan perempuan asli Papua.
Dorongan bagi UMKM dan Kelompok Tani
Selain pendidikan dan kesehatan, Pokja Perempuan MRP Papua Barat juga menerima aspirasi dari kelompok tani dan pelaku UMKM perempuan.
Salah seorang warga, Halima Inai, mengaku dirinya bersama keluarga telah mengembangkan kebun seluas sekitar 10 hektar dengan komoditas pisang, kelapa, dan tanaman lainnya.
Namun, mereka masih mengalami kendala minimnya alat pertanian.
“Kendala kami adalah mesin babat, mesin perontok, dan mesin penggiling,” ujarnya.
Ia juga meminta dukungan transportasi berupa longboat dan mesin 15 PK karena lokasi kebun harus ditempuh dengan menyeberangi kali.
Sementara itu, Ketua Rumah Produksi D’Tomu, Ernawati Kinder, mengatakan usaha pengolahan sagu yang dipimpinnya masih membutuhkan dukungan fasilitas produksi, akses permodalan, hingga pemasaran.
“Kami ingin punya outlet sendiri di Bintuni supaya semua produk bisa ditampung di situ,” katanya.
Menurut Theres, produk olahan sagu di Distrik Tomu memiliki potensi ekonomi yang baik dan perlu mendapat perhatian lebih.
“Sagu merupakan hasil lokal di sini. Mereka punya label dan kemasan, sehingga perlu adanya perhatian untuk pemasaran supaya hasil dari itu mereka bisa menjamin keberlangsungan ekonomi keluarga mereka,” ujarnya.
Theres menambahkan seluruh aspirasi yang diterima selama kunjungan kerja akan dibahas di lembaga MRP Papua Barat dan didorong untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah maupun dinas terkait.
“Dalam beberapa hari ke depan ada Musrenbang Provinsi, kami juga dorong di situ. Dan yang bisa kami tindaklanjuti ke dinas terkait, akan kami usahakan untuk tindaklanjuti,” katanya.
Sebagai informasi, selain menerima aspirasi dalam pertemuan di Kantor Distrik Tomu, Pokja Perempuan MRP Papua Barat juga melakukan peninjauan lapangan di Udagaga atau RT 5, Puskesmas Aranday, dan Rumah Produksi Sagu Bakar D’Tomu.
Editor: Labes Remetwa
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Teluk Bintuni
