Lewat NPHD, Pemkab Malra menghibahkan anggaran sekitar Rp51,3 miliar kepada KPU dan Bawaslu Maluku Tenggara untuk pelaksanaan Pemilukada 2024.
Langgur, suaradamai.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Pemkab Malra) bersama DPRD setempat sepakat menghibahkan anggaran sebesar sekitar Rp51,3 miliar kepada KPU dan Bawaslu untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2024.
Wujud kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pj. Bupati Malra Jasmono, Ketua DPRD Malra Minduchri Kudubun, Ketua KPU Malra Basuki Rahmat Oat, dan Ketua Bawaslu Malra Richardo Somnaikubun, di Aula Kantor Bupati Malra, Jumat (10/11/2023).
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Malra Jasmono mengatakan, sejatinya anggaran yang harus dialokasikan kepada KPU dan Bawaslu pada tahun 2023 ini adalah sebesar 40 persen dari total kebutuhan.
Namun, dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, pihaknya belum bisa memenuhi target dan ketentuan tersebut.
“Pemerintah daerah dan DPRD berkomitmen untuk menganggarkan sisa dari kebutuhan pelaksanaan Pemilu tersebut pada tahun 2024,” ungkap Jasmono.
Ia berharap KPU dan Bawaslu dapat menggunakan anggaran tersebut secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan asas dan prinsip pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Ketua KPU Maluku Tenggara Basuki Rahmat Oat menyebutkan, alokasi anggaran untuk KPU sesuai dengan hasil asistensi yang dilakukan pada Mei lalu, sebesar sekitar Rp41,8 miliar.
“Itu hasil yang disepakati bersama antara KPU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Sebelumnya kami mengusulkan kurang lebih Rp68 miliar. Setelah asistensi, disepakati Rp41 miliar sekian,” tutur Oat.
Selanjutya, Ketua Bawaslu Maluku Tenggara Richardo Somnaikubun menyebutkan, pihaknya mendapat hibah dari Pemkab Malra sebesar sekitar Rp9,5 miliar dari Rp12 miliar yang diusulkan.
“(Dana Rp9,5 miliar) Ini sudah dapat mengakomodir kegiatan (Bawaslu) sampai selesai. Untuk antisipasi putaran kedua (Pemilukada), tadi sudah dibunyikan di NPHD, akan menjadi tanggungan pemerintah daerah,” ungkap Somnaikubun.
Somnaikubun mengatakan, kegiatan Bawaslu akan lebih banyak terkait sosialisasi kepada masyarakat dengan menggalang pengawasan partisipatif. Harapannya akan ada kader dari masyarakat untuk sama-sama mengawal jalannya Pemilukada.
“Kita akan membuka ruang sebesar-besarnya untuk pendidikan politik maupun juga penanganan temuan apabila nanti ada,” kata Somnaikubun.
Editor: Labes Remetwa