Ambon, suaradamai.com – Rapat koordinasi (Rakor) dengan tujuan utama itu mengetahui sejauh mana kesiapan dari Pemda kabupaten kota dalam hal pnyelanggaraan pilkada serentak, yang sejatinya digelar DPRD Maluku pada awal bulan April 2023 kembali molor.

Hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah provinsi kapan bakal digelar, padahal jika merunut ke tupoksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maka medio April hingga Mei sudah mulai disibukkan dengan pendaftaran bacaleg dan pengawasan.

Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Komisi I DPRD Maluku, Michiel Tasane Senin (1/5/2023) angkat bicara. Kata dia pemerintah daerah provinsi maluku belum memberikan kepastian soal penyelenggaraan rakor melihat ini sudah hampir masuk pertengahan tahun 2023.

Menurutnya, ini merupakan hal urgent yang harus dibicarakan, karena menyangkut berbagai aspek salah satunya terkait kesiapan Pemda kabupaten kota, juga dari segi anggaran dan keamanan.

“Hal ini sejalan dengan edaran Mendagri No. 900 tahun 2022 tentang Pendanaan Pilgub, Pilbub, Pilwakot 2024,” jelas Politisi besutan Golkar ini.

Edaran Mendagri ini mengharuskan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menganggarkan minimal 40 persen total kebutuhan pilkada pada APBD 2023. Sisanya 60 persen dianggarkan pada APBD 2024.

“Untuk itu kita perlu tau anggaran yang disetujui pemprov berapa banyak, maka akan di ikuti dengan kebijakan anggaran tiap-tiap wilayah,” ungkap Tasane.

Hingga saat ini tercatat dari 11 kabupaten/kota hanya Kota Tual yang telah menyatakan kesiapannya dengan menyanggupi anggaran sebesar 10 miliar rupiah.

Mengantisipasi lambatnya Pemprov dalam merespon, Komisi I DPRD Maluku dalam agenda pengawasan telah mengingatkan kepala daerah di wilayahnya untuk menganggarkan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mendatang.

Untuk agenda rapat koordinasi yang akan melibatkan Kada di Maluku, molor hingga awal mei mendatang.