TPPS Malra Mantapkan Data Analisis Situasi Stunting terkait Ohoi

0
206
Koordinator dan anggota Bidang Data, Monev, dan Knowledge Management TPPS Malra bersama pendamping kecamatan usai rapat bersama di Kantor Bappelitbangda Malra, Kamis (25/8/2022). Foto: Dokpri
Koordinator dan anggota Bidang Data, Monev, dan Knowledge Management TPPS Malra bersama pendamping kecamatan usai rapat bersama di Kantor Bappelitbangda Malra, Kamis (25/8/2022). Foto: Dokpri

Data analisis situasi (Ansit) ini menunjukkan gambaran program pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Maluku Tenggara.


Langgur, suaradamai.com – Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) memantapkan data analisis situasi (Ansit) program pencegahan dan penurunan stunting, yang berkaitan dengan peran ohoi/desa.

Analisis situasi adalah proses mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kabupaten/kota, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan. Ansit dilakukan untuk memahami permasalahan dalam integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif pada sasaran rumah tangga 1.000 HPK.

Hasil Ansit merupakan salah satu dasar perumusan rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi bagi rumah tangga 1.000 HPK.

Koordinator Bidang Data, Monev, dan Knowledge Management TPPS Malra Yosep Dumatubun menjelaskan, melalui Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, jumlah indikator Ansit bertambah dari sebelumnya 20 menjadi 64 indikator. Sekitar 14 indikator di antaranya, adalah yang berhubungan langsung dengan peran ohoi.

Dalam memenuhi 14 indikator tersebut, TPPS Malra bekerja sama dengan pendamping kecamatan dan Dinas PMDPPA Malra untuk memverifikasi data di lapangan. Mengawalinya, Bidang Data, Monev, dan Knowledge Management TPPS Malra menggelar rapat di Kantor Bappelitbangda Malra, Kamis (25/8/2022).

Rapat tersebut juga melibatkan pendamping kecamatan dari 11 kecamatan di Malra.

Dumatubun menambahkan, ia memberikan waktu bagi para pendamping kecamatan agar menyelesaikan data tersebut sebelum tanggal 29 Agustus.

Data yang terkumpul, lanjut Dumatubun, akan diolah oleh TPPS Malra. Tim kemudian akan melaporkan ke pemerintah pusat melalui website Monitoring Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi – Ditjen Bina Pembangunan Daerah – Kementerian Dalam Negeri.

14 indikator Ansit yang berkaitan dengan peran desa

Adapun 14 indikator Ansit yang berkaitan dengan peran desa, yaitu rembuk stunting tingkat kecamatan, jumlah desa/kelurahan telah melaksanakan rembuk stunting, tersedianya kebijakan/peraturan bupati/wali kota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting, pelaksanaan sosialisasi Perbup tingkat desa, jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting.

Kemudian presentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah kabupaten/kota, presentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (RPJM Desa, RKP Desa, serta APBDesa dan RKA Desa).

Selanjutnya, presentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting, terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan stunting di pemerintahan desa.

Jumlah kelurahan/desa bebas stunting, presentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi penurunan stunting, SK KPM di setiap desa, serta honor dan operasional TPK dan TPPS.

Target stunting di bawah 14 persen pada 2023

Menurut Dumatubun, Pemkab Malra menargetkan akan menurunkan angka stunting hingga di bawah 14 persen pada 2023 atau di akhir masa jabatan Bupati M. Thaher Hanubun dan Wakil Bupati Petrus Beruatwarin.

“Katong Maluku Tenggara sampai triwulan I 2022, itu katong 18,55 persen,” ungkap Dumatubun kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (26/8/2022).

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Malra itu yakin, Pemkab Malra mampu mencapai target di bawah 14 persen pada 2023. Sebab, menurut dia, tren penurunan stunting di Malra dari tahun ke tahun cukup signifikan.

Pada tahun 2018, Dumatubun menambahkan, saat Bupati Thaher dan Wabup Petrus baru menjabat, angka stunting berada pada kisaran 30 persen. Kini sudah turun hingga 18,55 persen.

“Kalo katong lihat trendnya, rata-rata katong bisa turunkan di atas 2 persen tiap tahun. Jadi sangat yakin kalau target 14 persen sangat bisa,” cetus Dumatubun.

Editor: Labes Remetwa


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here