Rapat ini sendiri bertujuan untuk finalisasi basis data PKP (Perumahan dan Kawasan Pemukiman) dan finalisasi rencana kerja (RK) Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota.
Tual, suaradamai.com – Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Perumahan, balai pelaksana penyediaan perumahaan Maluku mejadikan Kota Tual sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja Rencana Kerja Pokja PKP dan Forum PKP Provinsi Maluku.
Diketahui, Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (PKP) di Kabupaten/Kota melibatkan berbagai perangkat daerah/dinas terkait yang dikoordinasikan melalui Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP). Kelompok kerja ini akan menjadi wadah koordinasi untuk mensinergikan seluruh sumber daya yang ada agar bisa mencapai target pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Rapat ini sendiri bertujuan untuk finalisasi basis data PKP (Perumahan dan Kawasan Pemukiman) dan finalisasi rencana kerja (RK) Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tual Fahry Rahayaan menjelaskan, kegiatan rakor Pokja PKP dijadwalkan akan berlangsung selama tiga hari, mulai (08-10/11/21).
“Kota Tual berkesempatan menjadi tuan rumah untuk 10 kabupaten/kota untuk kegiatan ini. Ini merupakan upaya terobosan dari Bapak Walikota Tual sehingga nantinya kita dapat mengenalkan program-program pemerintah kepada daerah lain dan juga pemerintah pusat yang hadir,”jelas Rahayaan kepada jurnalis suaradamai.com di ruang kerjanya, Kamis (4/11/2021).
Pembukaan kegiatan akan berlangsung di gedung pandopo yarler kemudian dilanjutkan dengan rapat pembahasan, diantaranya; membahas konsep umum pelaksanaan DAK integrasi, konsepsi dan proses pengajuan DAK integrasi, konsep penanganan rumah serta persyaratan dari sisi perumahan.
“Inti kegiatan ini adalah rencana kerja Pokja PKP tahun 2023 dapat terakomodir, melalui rekapan dari finalisasi rencana 11 kabupaten/kota yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat, sehingga dapat terakomodir pada tahun 2022 dan tahun 2023. Juga basis data di setiap daerah tentunya harus lengkap. Ini yang akan dibahas nanti,” pungkasnya.
Editor: Petter Letsoin
Baca juga: