Selain itu, pengawasan tahap II DPRD Provinsi Maluku, pihakmya akan turun langsung ke Maluku Tenggara, melihat dan menyikapi keluhan dari masyarakat.
Ambon, suaradamai.com – Belum maksimalnya operasional dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di Maluku, dinilai sejauh ini, belum menunjang kegiatan teknis induk dinas dengan salah satu alasan utama, kurangnya anggaran operasional UPTD.
Melihat kondisi tersebut, Wakil ketua Komisi II DPRD Maluku Turraya Samal, Kamis (02/6/2022) menegaskan. “UPTD di daerah harus bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, kinerjanya harus lebih maksimal. Jangan selalu beralasan keterbatasan anggaran, kalau tidak ada anggaran yang memadai kenapa tidak minta di pos kan, Ungkapnya dengan nada kesal.”
Turraya menambahkan, “Laut kita ini kan luas, jika tidak di awasi dengan baik Potensi eksploitasi laut kita akan semakin besar.”
Selain itu, pengawasan tahap II DPRD Provinsi Maluku, pihakmya akan turun langsung ke Maluku Tenggara, melihat dan menyikapi keluhan dari masyarakat.
“Persoalan yang terjadi di sektor perikanan dan kelautan banyak sekali, jadi jangan tunggu sampai ada masalah baru bertindak. Kerugiannya kan dialami masyarakat disana, nelayan kita tidak bisa apa apa karena sudah dikuasai nelayan andon dari luar daerah.” tandas Turraya.
Baca juga:
