Wagub Tekankan Membuat Program Jangan Bernuansa Proyek

0
1169
Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno membuka Rapat Kerja (Forum) OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku di gedung PKK Maluku, Senin (3/2/20).

Wagub Maluku Barnabas Orno menyebutkan ada dua alasan seringkali para pembuat program membuat program dan kegiatan rasa proyek.

Ambon, suaradamai.com – Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menekankan program pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menyebutkan ada dua hal yang sering mengganggu kelancaran pembangunan suatu daerah yaitu cari untung dan kepentingan politik.

“Sering terjadi dalam program maupun kegiatan baik itu di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun Balai jalan maupun Balai Sungai, dimana tujuan utama yaitu untuk mendapatkan keuntungan besar dari proyek tersebut, tanpa melihat kebutuhan di masyarakat,” ungkap Wagub dalam Rapat Kerja (Forum) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku di gedung PKK Maluku, Senin (3/2/20).

Dirinya juga menyingung soal proyek yang dibangun atas kepentingan politik. Dimana daerah yang tidak memberikan suara politik, ditelantarkan tanpa ada sentuhan program pembangunan.

“Saya pingin kalau kita buat program tidak perlu kalah di mana menang di mana. Tidak perlu membeda-bedakan. Jangan kita bikin proyek hanya karena pesan kepentingan politik, itu bahaya,” tegasnya. 

“Untuk itu tidak ada cara lain. Saya minta agar membuat program itu bernuansa pembangunan, jangan bernuansa proyek. Sekadar mengejar-ngejar berapa proyek yang saya dapat, tidak soal besar atau kecil, tetapi soal efisiensi dan efektivitas bagi masyarakat,” imbuh Wagub.

Di lain sisi, Wagub menyarankan kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota untuk membangun koordinasi yang baik dengan Balai Jalan maupun Balai Sungai, sehingga ada konektivitas program.

“Jadi tidak ada yang bangun ke barat, ada yang ke timur,” ujarnya. 

“Selama saya jadi bupati, saya katakan kalau desa maju berarti kecamatan maju, kalau kecamatan maju kabupaten maju, kalau kabupaten maju berarti provinsi maju.  Karena nanti akumulasi kinerja Pemda Provinsi Maluku sebagai wakil pemerintah pusat itu maju, kalau konektivitas pembangunan terencana dengan baik dan seluruh kabupaten/kota paling tidak signifikan maju berarti membuktikan provinsi maju,” sambungnya.

Ia menambahkan, pemerintah kabupaten/kota harus mempunyai leading sector pembangunan, sehingga program dan kegiatan bisa terarah dengan baik.

Selama menjabat Bupati MBD, Wagub Orno menetapkan leading sector infrastruktur, kemudian kesehatan dan pendidikan.

“Infrastruktur jalan dan jembatan tidak ada, orang sakit biar ada RS dia bisa melahirkan di jalan. Tapi saya tahu, setiap daerah mempunyai kebutuhannya berbeda-beda. Untuk itu harus ada leading sector yang menjadi prioritas pembangunan,” pungkasnya.

Rapat Kerja (Forum) OPD PUPR Maluku tersebut dihadiri Plt. Kadis PUPR Maluku Muhammad Marassabessy, Kepala BPJN XVI Maluku & Maluku Utara Jon Sudiman Damanik, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Hartono Utomo, Kepala Bappeda Maluku Djalaludin Salampessy, Kadis PU Kaupaten/Kota, serta 120 peserta raker dari kabupaten/kota. (chintiasamangun/labesremetwa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here