Menurut Kolatlena, pola percepatan pembangunan infrastruktur yang masih ditangani Pemprov Maluku lewat Dinas PUPR, kenyataannya belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
Ambon,suaradamai.com – Alimudin Kolatlena Anggota Komisi I DPRD Maluku mengatakan, tujuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Alokasi APBD dan Dana Pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) harusnya dapat membantu Pemulihan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan. Namun hal itu masih menjadi keluhan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Tual dan Maluku Tenggara (Malra).
Menurut Kolatlena, pola percepatan pembangunan infrastruktur yang masih ditangani Pemprov Maluku lewat Dinas PUPR, kenyataannya belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Soal kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi dan juga dana SMI, Bupati dan Walikota sendiri dan Sekdanya masing-masing yang rapat dengan Komisi I mengeluhkan soal program-program yang didanai APBD dan SMI untuk kabupaten tanpa ada koordinasi terlebih dahulu,”jelas Kolatlena, Rabu (23/6/2021).
Lebih lanjut Kolatlena menjelaskan, seharusnya Pemprov Maluku dalam perancanaan pengembangan peningkatan pembangunan infrastruktur sebelumnya harus terlebih dulu berkoordinasi dengan kabupaten/kota setempat, sehingga apa yang menjadi kebutuhan utama dalam proses pembangunan sesuai dengan renstra Kabupaten/kota setempat.
Hal itu lantaran ada beberapa program pengembangan kabupaten yang dilakukan Pemprov sering menemukan berbagai persoalan dilapangan dan setelah mendapat, dilimpahkan ke kabupaten untuk menyelesaikan.
“Karena begitu ada masalah, baru Pemkab dan pemkot diminta untuk menyelesaikan, salah satunya persoalan lahan dan bangunan yang rusak , itu sering mendapat masalah sehingga koordinasi itu penting untuk mendapat titik temu guna melancarkan kegiatan,” ujar Kolatlena.
Editor: Petter Letsoin
Baca juga:
