Menurut Saudah, masyarakat di Malra dan Tual belum merasakan dampak pembangunan dari program/kegiatan tahun 2020.
Langgur, suaradamai.com – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Saudah Tuankotta Tethool menilai implementasi program/kegiatan tahun 2020 untuk Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual belum maksimal.
Hal ini diketahui saat melaksanakan agenda pengawasan di dua daerah tersebut.
Saudah menjelaskan, pola pengawasan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana mengharuskan wakil rakyat melihat langsung kegiatan di titik tertentu.
Sementara kali ini, pengawasan berorientasi hasil. Maksudnya, apakah program dan kegiatan yang diturunkan efektif atu memberikan dampak positif bagi masyarakat atau tidak.
Menurut Komisi II, lanjut Saudah, masyarakat di Malra dan Tual belum merasakan dampak pembangunan dimaksud. Sebab, ada sebagian program yang tidak jalan dengan baik.
“Hanya ada beberapa orang yang mendorong untuk meningkatkan pendapatannya. Ini belum signifikan,” kata Saudah ketika ditemui di Langgur, Jumat (18/6/2021).
Komisi II akan mendorong pemerintah untuk membenahi sistem, program, dan kegiatan yang ada.
Selain itu, Komisi II juga menyoroti pengalokasian anggaran yang sangat kecil untuk Malra, Tual, dan Aru.
“Program, kegiatan dan anggaran dari mitra kita, sangat sedikit yang dialokasikan di Aru, Maluku Tenggara, dan Kota Tual. Ini merupakan catatan bagi kami,” tegas Saudah.
“Kami akan mendorong agar ada pemerataan anggaran di 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku,” ujar Politisi Partai Gerindra itu.
Editor: Labes Remetwa
Baca juga:
