“Sudah tidak ada masalah karena sudah masuk di SIBARU 2022. Semoga semua berjalan dengan baik” tukasnya.
Ambon, suaradamai.com – Komisi III DPRD Maluku, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah korban kebakaran Ongkoliong – Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau- Kota Ambon.
Rapart yang dipimpin ketua komisi III Richard Rahakbauw di ruang paripurna DPRD Maluku, Kamis (18/11/2021) itu, menghadirkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kota Ambon, serta dinas PUPR Maluku.
Juru bicara korban kebakaran Ongkoliong, Wais mempertanyakan kepedulian pemerintah terkait nasib ke 79 Kepal Keluarga (KK) korban kebakaran pada tanggal 29 Maret 2018 lalu, yang hingga kini belum ada kepastian.
“Kita mengharapkan bantuan pemerintah Kota Ambon maupun pemerintah Provinsi Maluku terhadap kami masyarakat korban kebakaran. Sebab sudah rapat berulang kali tidak ada hasilnya,”jelasnya.
Kepala dinas PRKP Kota Ambon Rustam Simanjuntak mengatakan, jika melalui banyak audiance yang tidak berhasil berkaitan kesepakatan dengan korban kebakaran maka diprogramkan untuk didaftarkan agar menempati Rusun yang akan dibangun tahun 2022 sebagai solusi terakhir.
“Kita sudah lelah karena berbagai tawaran tidak disetujui melalui juru bicara pak Wais. Memang dikhususkan bagi yang punya sertifikat yakni ada 18 KK itu memang tidak akan ganggu, tidak ada masalah. Sehingga diputuskan untuk masuk Rusun,” tandasnya.
Simanjuntak di ruang Paripurna menjelaskan, jika program pembangunan rumah susun (Rusun) bagi korban kebakaran di kawasan Ongkoliong-Batu Merah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah masuk di Sistem Informasi Bangunan Baru (SIBARU) 2022.
“Sudah tidak ada masalah karena sudah masuk di SIBARU 2022. Semoga semua berjalan dengan baik” tukasnya.
Ketua Komisi III Richard Rahakbauw menegaskan, akan terus berjuang bersama dengan pemerintah agar apa yang telah diprogramkan mendapat respon baik dari pemerintah pusat.
“Kita akan terus mengawal perjuangan pemerintah kota Ambon dan provinsi Maluku agar pembangunan Rusun di tahun 2022 bisa cepat terwujud” harapnya.
Sementara itu, Rovik Afifuddin justru mempertanyakan kebijakan pembangunan rumah susun yang dinilai tidak cocok dengan budaya orang Maluku.
Bahkan Afifuddin menjelaskan, jika yang dipersoalkan bukan terkait perumahan namun karena di tempat tinggal ada usaha.
“Karena itu, perlu dipikirkan dengan bijak sebab persoalan Ongkoliong bukan hanya terkait tempat tinggal tapi tempat usaha,” jelas Afifudin.
Pihaknya berharap program rumah rusun dapat terjawab dengan baik. Jangan sampai hanya menghayal.
“Kita berharap pembangunan rusun bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Sebab ini rusun yang baru mau dibangun dan diterapkan. Jangan sampai ini hanya hayalan. Kita harus pastikan, jangan mimpi,” pungkasnya.
Editor: Petter Letsoin
Baca juga:
