Ketua Komisi IV Samson R. Atapary menjelaskan, salah satu fokus pada rapat ini yaitu mencari solusi terkait proses pencairan dana hibah untuk rumah ibadah.
Ambon, suaradamai.com – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat bersama Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov setempat dalam rangka mengevaluasi dana hibah tahun 2022 untuk rumah ibadah.
Rapat tersebut dilaksanakan di ruang rapat Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rabu (8/2/2023).
Ketua Komisi IV Samson R. Atapary menjelaskan, salah satu fokus pada rapat ini yaitu mencari solusi terkait proses pencairan dana hibah untuk rumah ibadah.
Pasalnya, menurut dia, setelah melakukan pengawasan, ternyata mereka menemukan ada masalah yang dihadapi para panitia pembangunan rumah ibadah, terutama pada wilayah-wilayah yang cukup jauh dari pusat ibu kota Provinsi Maluku.
“Dalam pengurusan pencairan dana hibah untuk tempat ibadah, harus mengurus administrasi untuk proses pencairan. Yang mana, diperlukan ketua panitia atau bendahara yang harus datang untuk menandatangani dokumen administrasi (di Ambon). Bagaimana dengan kabupaten yang jauh?” ujar Atapary menjelaskan masalah yang ditemui.
Daerah yang cukup jauh, lanjut Atapary, mengalami kesulitan mengurus administrasi pencairan, antara lain seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku Barat Daya (MBD), dan Kepulauan Aru.
Hasil rapat, lanjut Atapary, pihaknya dengan Biro Kesra telah bersepakat bahwa proses pencairan bisa melalui surat kuasa, sepanjang penerima memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ketua Komisi yang membidangi pengembangan sumber daya manusia itu menambahkan, pihaknya telah mendorong agar kesepakatan ini juga berlaku di tahun 2023. Sehingga kedepan tidak ada lagi yang kesulitan memproses pencairan dana.
Editor: Labes Remetwa
Baca juga:
