Yerkohok menegaskan bahwa usulan ini tidak untuk kepentingan pribadi, tetapi demi anak-anak asli dari tujuh suku, OAP lainnya, serta suku-suku nusantara (non-OAP) yang lahir dan besar di Teluk Bintuni.
Bintuni, suaradamai.com – Perwakilan Tokoh Pemuda Tujuh Suku dari Moskona, meminta penambahan anggaran untuk kegiatan Paket Pekerjaan Masyarakat dalam APBD Perubahan Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2025.
Mereka mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp150 miliar hingga Rp200 miliar. Sebagaimana diketahui, pada APBD 2025, pemerintah daerah setempat mengalokasikan anggaran sebesar Rp24 miliar untuk kegiatan tersebut.
Tokoh Pemuda Siprianus Yerkohok mengatakan, anggaran yang ada belum cukup. Usulan penambahan anggaran yang ia minta, bertujuan untuk menjangkau semua pihak yang berkompeten dalam menjalankan kegiatan tersebut.
“Kabupaten Teluk Bintuni ini terdiri dari tujuh suku. Belum lagi masuk di Papua lain. Belum lagi suku nusantara,” ujar Yerkohok, pada Sabtu (30/8/2025).
Adanya paket masyarakat ini, lanjut Yerkohok, sangat menunjang perkembangan pengusaha Orang Asli Papua (OAP).
Lebih lanjut ia menegaskan, usulan yang ia sampaikan bukan untuk kepentingannya, tetapi demi kepentingan anak asli tujuh suku, OAP lainnya, dan suku-suku nusantara alias non-OAP yang lahir dan besar di Teluk Bintuni.
“Melalui paket masyarakat ini sudah yang bisa menyukseskan kehidupan masyarakat Asli Papua, terutama tujuh suku,” tambah Yerkohok.
Yerkohok juga juga mengusulkan agar setiap sidang pembahasan anggaran, khusus item paket pekerjaan masyarakat, penerima paket sudah ditentukan sejak awal.
“Itu bisa juga dikasih nama langsung paket masyarakat langsung dari DPRK, terperinci langsung dari DPRK. Supaya kami masyarakat bisa mengawal sampai dinas terkait,”
Hal senada disampaikan oleh Tokoh Pemuda Tujuh Suku lainnya, Yehuda Ortua. Ia meminta agar dalam pembahasan anggaran perubahan ke depan, rincian paket masyarakat dibuat secara transparan.
“Untuk sidang perubahan besok, harus terperinci. Terperinci mulai dari, paket masyarakat itu berada di kampung mana, distrik mana, alamatnya di mana. Supaya masyarakat itu bisa tahu. Jangan gelondongan. Kalau gelondongan itu seperti sekarang kita rasakan ini,” ujar Ortua.
“DPR Otsus, mohon untuk membantu masyarakat supaya menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat ekonomi lemah,” tambah Ortua.
Yerkohok menambahkan, aksi yang mereka lakukan beberapa waktu lalu sudah terjawab. Pihaknya sudah duduk bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Saya sebagai tuan rumah, sebagai anak tujuh suku, sebagai anak Moskona, saya ribut di kantor dan membuat hal-hal yang merusak kita sendiri tuan rumah. Ah, di situ yang saya sadari,” ungkap Yerkohok.
“Aksi-aksi yang kemarin kami lakukan, itu cukup sampai di situ. Dan bagaimana untuk kita duduk dengan pemerintah dan DPRK untuk melihat kebutuhan masyarakat yang ada di daerah ini,” tambah Yerkohok.
Editor: Labes Remetwa
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Teluk Bintuni
