“Pemerintah daerah tidak boleh terus bergantung pada dana transfer pusat. Otonomi daerah menuntut kita untuk mampu berdiri di atas kaki sendiri secara fiskal,” ujar Ely.
Ambon, suaradamai.com – Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal dan pungutan pajak semata, tetapi juga pada transparansi dan edukasi publik mengenai manfaat pajak daerah.
Hal itu disampaikan Ely saat membacakan sambutan Wali Kota Ambon dalam Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Pajak Daerah se-Provinsi Maluku Tahun 2025, yang digelar di Hotel Santika Ambon, Rabu (29/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Ambon, perwakilan Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku, Jasa Raharja Provinsi Maluku, PT Bank Maluku Maluku Utara, sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, pimpinan OPD lingkup Pemprov dan Pemkot Ambon, serta kepala Bapenda kabupaten/kota se-Maluku.
“Pemerintah daerah tidak boleh terus bergantung pada dana transfer pusat. Otonomi daerah menuntut kita untuk mampu berdiri di atas kaki sendiri secara fiskal,” ujar Ely.
Ia menjelaskan, penguatan fiskal daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang meliputi empat komponen utama: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
Namun demikian, Ely mengingatkan bahwa peningkatan PAD harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
“Jika dilakukan tanpa arah yang jelas, justru bisa menimbulkan ketimpangan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ely menyoroti pentingnya transparansi dan edukasi publik dalam pengelolaan pajak daerah. Ia menilai, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak akan tumbuh seiring dengan kejelasan manfaat yang mereka rasakan.
“Faktor penting dalam peningkatan PAD adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang manfaat pajak. Masyarakat perlu tahu bahwa pajak yang mereka bayarkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Transparansi inilah yang akan membangun kepercayaan dan meningkatkan kepatuhan,” jelasnya.
