“Kami ingin persoalan tenaga kerja bisa diawasi bersama. Selama ini banyak keluhan masyarakat terkait pemutusan kontrak kerja,” ujar Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy dalam pertemuan di Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (14/4/2026).
Manokwari, suaradamai.com – Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, menyoroti persoalan tenaga kerja yang kerap memicu keresahan masyarakat.
Hal tersebut ia sampaikan dalam kunjungan kerja Komite II DPD RI yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (14/4/2026).
Pertemuan ini dipimpin oleh Senator Yorrys Raweyai dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, instansi vertikal, serta perwakilan perusahaan sektor migas.
Dalam forum tersebut, Manibuy mengungkapkan bahwa pemutusan kontrak kerja secara tiba-tiba masih sering terjadi dan menimbulkan kekecewaan masyarakat, bahkan berujung pada aksi protes.
“Kami ingin persoalan tenaga kerja bisa diawasi bersama. Selama ini banyak keluhan masyarakat terkait pemutusan kontrak kerja,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, termasuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di sektor migas, dapat berkantor dan berdomisili di ibu kota kabupaten.
Langkah ini dinilai penting guna mempermudah pengawasan serta memastikan komunikasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan tenaga kerja dapat berjalan lebih efektif.
Manibuy menegaskan bahwa keberadaan perusahaan di daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat setempat.
Sementara itu, Komite II DPD RI menyatakan komitmennya untuk terus mengawasi sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk dampaknya terhadap tenaga kerja di daerah, agar kebijakan pemerintah pusat tidak merugikan masyarakat lokal.
Editor: Labes Remetwa
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Teluk Bintuni