“Mengapa harus punya SKPI? Karena dunia usaha sekarang ini selain butuh ijazah, juga butuh kompetensi/keahlian seseorang,” jelas Ketua Pokja LSP Usman Madubun.
Langgur, suaradamai.com – Politeknik Perikanan Negeri Tual (Polikant) menggelar lokakarya penyusunan standar kompetensi dan skema sertifikasi untuk pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP P1).
Kegiatan ini merupakan langkah awal Kampus Biru itu mendirikan LSP P1 Polikant. Kegiatan digelar di Lt. 1 Aurelia Kimson Centre selama tiga hari, mulai Senin (9/11/2020) sampai Rabu (11/11/2020).
“LSP itu tugasnya untuk mensertifikasi mahasiswa. Karena ini P1 maka haknya untuk mensertifikasi mahasiswa. Sehingga mahasiswa begitu lulus, punya Sertifikat Kompetensi Pendamping Ijazah (SKPI). Mengapa harus punya SKPI? Karena dunia usaha sekarang ini selain butuh ijazah, juga butuh kompetensi/keahlian seseorang,” jelas Ketua Pokja LSP Usman Madubun kepada suaradamai.com di Lt. 1 Aurelia Kimson Centre, Selasa (10/11/2020).
Lokakarya ini juga melibatkan pihak industri dan pemerintah daerah. Di hari pertama, pihak industri yang menjadi narasumber antara lain pimpinan PT. Samudera Indonesia Sejahtera atau SIS (dulu Maritim Timur Jaya atau MTJ di Ngadi), pimpinan PT. Davin Mutiara, dan Manajer Hotel Syafira. Mereka masing-masing memaparkan materi tentang kompetensi kerja yang dibutuhkan untuk bidang pengolahan ikan dan penangkapan ikan, budidaya dan limbah tiram mutiara, serta perhotelan, kuliner, dan pemandu wisata.
Sedangkan dari pemerintah daerah. Polikant mengundang Kepala Dinas Perikanan Malra dan Kepala Bappeda Kota Tual. Kedua narasumber ini juga memaparkan materi tentang kompetensi kerja yang dibutuhkan Pemda Malra dan Tual.
Informasi yang disampaikan oleh para narasumber tersebut, kemudian dimasukkan dalam penyusunan standar kompetensi dan skema sertifikasi.
“Di perusahaan/pemda mereka itu butuh apa? Butuh tenaga kerja dengan kompetensi apa? Itu yang coba katong penuhi. Sebab kalau katong bikin skema sertifikasi tetapi tidak dibutuhkan oleh dunia usaha maka tidak laku, maka katong undang mereka,” jelas Usman.
Kemudian di hari kedua, dilakukan pendampingan penyusunan standar kompetensi dan skema sertifikasi oleh Andi Imran Anshari dan Ahmad Daud.
“Untuk awal katong (kami) hanya menargetkan, satu prodi itu satu skema. Alhamdulilah, kegiatan dua hari ini sudah terbentuk 10 skema dari 10 program studi D3 maupun D4,” jelas Usman.
Adapun 10 skema yang dihasilkan antara lain Skema Sertifikasi Klaster Penangkapan Ikan, Skema Sertifikasi Pemasaran Rumput Laut, Skema Sertifikasi Klaster Penilai Kondisi Padang Lamun, Skema Sertifikasi Klaster Penyakit Biota Laut, Skema Sertifikasi Supervisor Pembekuan Ikan Tuna, Skema Sertifikasi Klaster Pengoperasian Mesin Referigasi Kapal Perikanan, Skema Sertifikasi Klaster Pengelola Destinasi Pariwisata, Skema Sertifikasi Klaster Pembenihan Tiram Mutiara Maxima, dan Skema Sertifikasi Penangkapan Ikan di Laut.
Usman menjelaskan, skema-skema yang sudah dibentuk ini akan dikirim ke Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) untuk selanjutnya diverifikasi atau diapresiasi. “Katong rencanakan Desember sudah harus diapresiasi lewat sistem daring,” kata Usman.
Apabila skema-skema ini lolos verifikasi, Polikant akan menyusun lagi materi uji kompetensi dan menghasilkan asesor yang merupakan dosen. “Jadi kita bertahap (dalam upaya membentuk LSP P1 Polikant), tahap pertama ini penyusunan skema,” jelas Usman.
Polikant, kata Usman, menargetkan pendirian LSP P1 Polikant sudah rampung pada bulan Mei tahun 2021. Sehingga dapat LSP dapat beroperasi dan mensertifikasi mahasiswa.
Editor: Labes Remetwa
Ada 10 skema yang akan dikirim ke BNSP.
Baca juga: